AMBON,N25NEWS.id – Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Maluku.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, saat menghadiri kegiatan Advokasi Gerakan Bersama Kurangi Stunting (Gebrak Stunting) Tahun 2026 yang digelar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon, Kamis (4/6).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Pattimura Balai POM Ambon itu, Dr. Edi Setiawan bersama sejumlah pemangku kepentingan turut menandatangani Komitmen Kolaborasi Gebrak Stunting 2026 sebagai bentuk dukungan bersama terhadap percepatan penanganan stunting di Provinsi Maluku.
Kolaborasi tersebut melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi masyarakat, hingga berbagai mitra pembangunan lainnya.
Program Gebrak Stunting 2026 sendiri difokuskan pada pemberian intervensi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di luar cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini juga mendapat dukungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui penyaluran bantuan kepada keluarga fakir miskin sesuai peruntukan zakat.
Dalam sambutannya, Dr. Edi Setiawan mengapresiasi inisiatif BPOM Ambon yang dinilai berhasil membangun semangat kolaborasi dalam penanganan stunting di Maluku.
Menurutnya, persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Stunting adalah persoalan bersama yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pihak swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait,” ujarnya.
Ia menjelaskan, angka prevalensi stunting di Maluku masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan langkah konkret dan inovatif agar intervensi dapat menjangkau lebih banyak keluarga berisiko stunting.
Karena itu, berbagai gerakan kolaboratif seperti Gebrak Stunting dinilai penting untuk terus diperkuat demi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya penandatanganan komitmen, tetapi bagaimana intervensi yang dilakukan benar-benar mampu menurunkan jumlah anak stunting di Maluku,” katanya.
Dr. Edi juga mengingatkan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, tetapi berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Menurutnya, anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan intelektual yang dapat mempengaruhi daya saing generasi mendatang.
“Kalau satu dari tiga balita mengalami stunting, tentu ini menjadi alarm serius bagi masa depan daerah kita. Karena stunting bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal perkembangan otak dan kualitas generasi penerus,” tegasnya.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan seluruh mitra pembangunan, BKKBN Maluku berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sumber : Bkkbn Maluku
Editor :Redaksi
