AMBON, N25NEWS.id – Jabatan kepala sekolah di Maluku tidak boleh berhenti pada urusan administrasi maupun status kepemimpinan. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta setiap kepala sekolah yang baru menerima penugasan mampu menghadirkan perubahan nyata di sekolah yang dipimpinnya.
Pesan itu disampaikan Lewerissa saat menyerahkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penugasan Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB lingkup Provinsi Maluku Tahun 2026 di Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/10/2026).
Menurut Lewerissa, setiap SK penugasan membawa tanggung jawab terhadap masa depan peserta didik. Karena itu, kepala sekolah harus bekerja berdasarkan target dan mampu menjawab persoalan sekolah, baik di wilayah perkotaan maupun kepulauan.
“Di manapun Saudara ditempatkan, tugas Saudara adalah bekerja dan menghadirkan perubahan.”
Lewerissa bahkan menekankan, kepala sekolah tidak boleh menunggu kondisi sekolah membaik terlebih dahulu sebelum menunjukkan kinerja.
“Jangan menunggu sekolah menjadi baik untuk kemudian bekerja dengan baik. Jadikan sekolah yang Saudara pimpin menjadi lebih baik karena Saudara memimpinnya,” tegasnya.
Bukan Sekadar Mengurus Administrasi
Lewerissa meminta kepala sekolah menjalankan fungsi kepemimpinan secara nyata. Mereka harus mengetahui kondisi pembelajaran, kedisiplinan guru, perkembangan peserta didik hingga persoalan yang dihadapi sekolah.
Setiap kepala sekolah juga diminta memiliki target yang jelas dan terukur, termasuk target yang ingin dicapai dalam 100 hari pertama penugasan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan kepala sekolah bukan berapa lama seseorang menduduki jabatan, tetapi perubahan yang terjadi selama kepemimpinannya.
“Ukuran keberhasilan seorang kepala sekolah bukan berapa lama ia menduduki jabatan. Ukuran keberhasilannya adalah apa yang berubah setelah ia memimpin,” katanya.
Laut Tak Boleh Jadi Alasan Kesenjangan
Sebagai provinsi kepulauan, Lewerissa mengingatkan bahwa jarak geografis tidak boleh menjadi alasan terjadinya perbedaan mutu pendidikan.
Ia menegaskan, peserta didik di pusat kota maupun pulau-pulau terluar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
“Laut boleh memisahkan pulau-pulau kita, tetapi laut tidak boleh memisahkan kualitas pendidikan anak-anak Maluku,” ujarnya.
Pesan tersebut menempatkan kepala sekolah sebagai salah satu aktor penting dalam memastikan pemerataan kualitas pendidikan, termasuk di sekolah yang menghadapi keterbatasan geografis dan sumber daya.
Integritas dan Transparansi Jadi Ukuran
Selain kinerja, Lewerissa menekankan pentingnya integritas. Kepala sekolah diminta tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, tidak melakukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan, serta memastikan pengelolaan anggaran berlangsung transparan.
Ia juga meminta tidak ada perlakuan tidak adil terhadap guru maupun peserta didik.
Di sisi lain, sekolah didorong beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kepala sekolah juga diminta memperkuat kapasitas guru, membangun kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
Evaluasi Harus Berbasis Kinerja
Lewerissa meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kepala sekolah secara objektif dan terukur.
Evaluasi tersebut penting agar penugasan kepala sekolah tidak berhenti pada penerbitan SK, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan di satuan pendidikan.
Ia mengingatkan kepala sekolah bahwa pemimpin bukanlah “bos”, melainkan pihak yang harus mampu mengelola dan memimpin guru, staf administrasi, peserta didik serta membangun hubungan dengan orang tua dan lingkungan sekitar sekolah.
“Pemimpin itu bukan bos, dia adalah manajer. Dia me-manage, dia me-lead, dia harus bisa memimpin orang-orang yang dipimpin,” tandasnya.
Lewerissa berharap para kepala sekolah menjalankan amanah dengan integritas, disiplin, kerja keras dan inovasi. Dari kepemimpinan tersebut, ia berharap sekolah-sekolah di Maluku mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, terampil dan berintegritas.
Pendidikan, kata dia, menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku bersama kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pihak terbuka mengakui berbagai kekurangan dalam sektor pendidikan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan.
“Kita tidak usah malu untuk mengakui bahwa kita masih kurang. Tetapi fakta itu harus mendorong kita untuk memacu bagaimana kita mengelola bidang pendidikan ini secara baik,” ujarnya.
Penyerahan SK tersebut turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan para kepala sekolah penerima penugasan.
Sumber : Diskominfo Maluku
Editor : Redaksi
Skip to content