AMBON, N25NEWS.id – Empat kabupaten/kota di Maluku dinilai telah memiliki dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) berkualitas berdasarkan hasil validasi dan telaah Kemendukbangga/BKKBN. Kabupaten Maluku Tengah menjadi daerah dengan nilai tertinggi 90,44, disusul Kota Tual 90,17, Kabupaten Buru 88, dan Kabupaten Kepulauan Aru 76,89.
Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan Implementasi Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang digelar BKKBN Provinsi Maluku, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Dr. Bonivisius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., Sekda Maluku Sadali Lie, OPD terkait dan mitra pembangunan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari proses validasi dan telaah yang kemudian ditindaklanjuti melalui perbaikan serta penyempurnaan dokumen oleh masing-masing pemerintah daerah.
Menurut Edi, capaian empat daerah tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kemajuan dalam menyiapkan arah pembangunan kependudukan di daerah.
Namun, ia menegaskan bahwa kualitas dokumen bukanlah tujuan akhir.
“Tidak hanya sampai pada dokumen yang berkualitas saja, tetapi bagaimana implementasinya,” tegas Edi.
Di sisi lain, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Ambon masih berada dalam tahap revisi dan penyempurnaan dokumen.
Edi mengatakan proses tersebut masih digodok bersama di tingkat provinsi. Ia meminta dukungan Pemerintah Provinsi Maluku agar revisi dapat segera dituntaskan dan disampaikan kembali kepada pemerintah pusat.
“Harapannya, dengan dukungan pemerintah provinsi, hasil revisi ini bisa segera kita sampaikan ke pusat,” ujarnya.
Edi menekankan, PJPK harus mampu menjadi instrumen yang menerjemahkan persoalan kependudukan ke dalam program nyata, bukan berhenti sebagai dokumen perencanaan.
Karena itu, Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didorong menjadi salah satu lokus utama pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Jadi Kampung Keluarga Berkualitas ini menjadi lokus pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” katanya.
Menurut Edi, langkah tersebut penting untuk memastikan rencana pembangunan kependudukan benar-benar menyentuh masyarakat sekaligus memperkuat kesiapan Maluku dalam menghadapi bonus demografi.
Bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila tidak diikuti peningkatan kualitas penduduk.
Pendidikan, kesehatan, keterampilan, kesempatan kerja dan ketahanan keluarga menjadi bagian penting agar penduduk usia produktif dapat menjadi kekuatan pembangunan.
Dengan demikian, keberhasilan PJPK tidak hanya diukur dari kelengkapan maupun kualitas dokumen, tetapi dari seberapa jauh rencana tersebut mampu diterapkan dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut melibatkan unsur Bappeda, OPD terkait, Dukcapil, serta lintas sektor dan mitra.
Editor : Redaksi
