AMBON, N25NEWS.id – Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Maluku mulai memasuki tahap yang lebih menentukan: bukan lagi sekadar menyelesaikan dokumen, tetapi memastikan seluruh rencana aksi benar-benar berjalan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Implementasi Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang digelar BKKBN Provinsi Maluku, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Dr. Bonivisius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., Sekda Maluku Sadali Lie, sejumlah OPD terkait serta mitra pembangunan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi PJPK, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Edi, Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang telah menjadi bagian dari program BKKBN sejak lama harus kembali diperkuat sebagai lokus pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Jadi Kampung Keluarga Berkualitas ini menjadi lokus pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” ujar Edi.
Ia mengatakan, hasil validasi dan telaah terhadap dokumen PJPK yang kemudian ditindaklanjuti melalui perbaikan dan penyempurnaan oleh masing-masing pemerintah daerah patut diapresiasi.
Namun, Edi menegaskan bahwa kualitas dokumen bukan tujuan akhir.
Tantangan berikutnya adalah implementasi.
“Tidak hanya sampai pada dokumen yang berkualitas saja, tetapi bagaimana implementasinya,” tegasnya.
Dari hasil validasi dan telaah, sejumlah kabupaten/kota telah memiliki dokumen PJPK dengan nilai yang cukup tinggi.
Kabupaten Maluku Tengah tercatat memperoleh nilai 90,44, disusul Kota Tual 90,17, Kabupaten Buru 88, dan Kabupaten Kepulauan Aru 76,89.
Sementara itu, sejumlah daerah masih harus melakukan revisi dan penyempurnaan dokumen, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Ambon.
Edi mengatakan, dokumen daerah yang masih dalam proses revisi saat ini terus digodok bersama di tingkat provinsi.
Ia pun meminta dukungan Pemerintah Provinsi Maluku agar proses revisi dapat segera diselesaikan sehingga dokumen tersebut dapat disampaikan kembali kepada pemerintah pusat.
Bagi BKKBN, penyempurnaan PJPK menjadi penting karena bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan bagi daerah.
Bonus demografi baru dapat memberikan manfaat apabila penduduk usia produktif memiliki kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, pekerjaan dan lingkungan keluarga yang mendukung.
Karena itu, PJPK harus mampu menerjemahkan persoalan kependudukan menjadi program konkret. Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan menjadi salah satu titik implementasi program tersebut hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Dengan pendekatan itu, pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara tentang jumlah penduduk, tetapi juga tentang kualitas manusia dan kemampuan daerah memanfaatkan potensi penduduk usia produktif.
Edi juga menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang hadir di tengah kebijakan efisiensi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, OPD, kependudukan dan pencatatan sipil, serta lintas sektor dan mitra.
Peserta yang hadir terdiri dari sembilan orang dari Bappeda, tiga orang dari OPD bidang pengendalian penduduk, lima orang dari Dukcapil, serta sekitar 30 orang dari lintas sektor dan mitra.
Bagi Maluku, pekerjaan terbesar setelah dokumen PJPK disempurnakan bukan lagi menyusun rencana, melainkan memastikan rencana tersebut memiliki anggaran, dijalankan lintas sektor, diterima masyarakat, dan menghasilkan perubahan nyata di desa dan kelurahan.
Sebab, keberhasilan pembangunan kependudukan pada akhirnya tidak diukur dari seberapa tebal dokumennya, tetapi dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas manusia Maluku dan mengubah bonus demografi menjadi kekuatan pembangunan.
Editor : Redaksi