Oleh : Jams Masela
SAUMLAKI,N25NEWS.id-Di bawah langit KepulauanTanimbar yang seolah ikut mendung dan gelap, Desa Lermantang kini berdiri di tepian jurang yang dalam. Sebuah jurang yang tercipta bukan karena bencana alam, melainkan akibat ulah tangan manusia, keserakahan, dan permainan kekuasaan yang kian hari kian terang benderang. Apa yang dulunya merupakan tanah damai tempat masyarakat bertani, beribadah, dan mewariskan kehidupan kepada anak cucu, kini berubah menjadi medan pertarungan kepentingan yang paling kejam dan tidak berperasaan. Di tengah suasana yang semakin memanas, penuh kecurigaan, dan hampir meledak menjadi pertikaian terbuka, suara lantang dan harapan besar kini terangkat tinggi, mengarah kepada puncak kekuasaan Negara: Presiden Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta dan diharapkan segera turun tangan langsung untuk menengahi, meluruskan, dan membatalkan segala bentuk ketidakadilan yang sedang merajalela.
Kisah panjang sengketa tanah di Lermantang ini kini telah menembus batas sekadar perselisihan antara warga dengan pengembang, atau warga dengan pemerintah daerah. Fakta-fakta yang mulai terungkap satu per satu, meski masih sebagian saja, telah cukup membuka mata hati siapa pun yang mendengarnya. Terkuak bahwa persoalan ini adalah sebuah skema raksasa, sebuah konspirasi yang disusun rapi oleh sekelompok orang yang memiliki kekayaan dan kuasa. Tanah yang berstatus milik Negara, yang bernilai sangat tinggi karena menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional Blok Masela, diketahui telah dikuasai secara besar-besaran oleh kelompok yang dipimpin oleh oknum pengusaha. Dengan modal uang dan jaringan yang kuat, mereka membeli tanah dari masyarakat dengan harga yang sangat murah, hanya Rp 10.000 per meter persegi.
Yang lebih menyakitkan dan membuat hati masyarakat teriris, adalah kenyataan bahwa perlindungan dan keberpihakan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah justru menjadi tanda tanya besar. Sikap dan pernyataan yang terdengar indah ternyata memiliki kaitan darah dan kepentingan pribadi, sehingga keadilan yang ditunggu-tunggu seolah berjalan di tempat atau bahkan berjalan mundur. Masyarakat merasa seolah-olah dikelilingi tembok tebal yang tidak bisa ditembus, di mana di balik tembok itu para pelaku merayakan keuntungan, sementara di depan tembok itu rakyat kecil menangis meratapi nasib yang tidak berpihak kepada mereka.
Kondisi ini pun memicu gelombang ketidakpercayaan yang sangat dalam terhadap kemampuan dan kemauan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dalam menangani masalah ini secara jujur dan adil. Masyarakat merasakan bahwa sistem yang ada saat ini, mulai dari birokrasi hingga pengambilan keputusan, telah terjerat dan terikat kuat oleh jaringan kepentingan tersebut. Tidak ada lagi ruang yang dianggap bersih, tidak ada lagi pejabat yang dianggap benar-benar melayani rakyat, dan tidak ada lagi proses yang dianggap berjalan sesuai hukum dan nurani.
Karena itulah, di tengah keputusasaan yang melanda, harapan dan seruan pun beralih kepada kekuatan yang dianggap paling netral, paling berwibawa, dan paling memiliki kemampuan untuk memutus mata rantai kejahatan ini. Suara-suara dari berbagai kalangan kini bersatu padu mengarahkan pandangan dan seruan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebagai pemimpin tertinggi bangsa dan negara, masyarakat memohon agar Beliau segera mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di ujung timur Indonesia ini, di mana kekayaan alam dan tanah negara sedang digarong secara terang-terangan oleh segelintir orang. Masyarakat meminta campur tangan Presiden agar kebijakan dan keputusan yang diambil tidak lagi diwarnai oleh kepentingan kelompok, melainkan semata-mata demi kebenaran dan keadilan seluruh rakyat Indonesia.
Bukan hanya Presiden, namun harapan yang sama besarnya juga ditujukan kepada TNI dan Polri. Kedua kekuatan pertahanan dan keamanan ini kini dipandang sebagai benteng terakhir yang masih kokoh dan dapat diandalkan. Masyarakat meminta agar aparat keamanan tidak hanya diposisikan sebagai penjaga ketertiban semata, mencegah kerusuhan atau bentrokan fisik, melainkan sebagai kekuatan penegak kebenaran yang hadir untuk menengahi perselisihan yang sarat dengan ketidakadilan ini. Kehadiran TNI dan Polri diharapkan dapat menjadi penyeimbang, pengawas, dan penjamin bahwa tidak akan ada lagi pemaksaan kehendak, tidak ada lagi penindasan, dan tidak ada lagi permainan data serta dokumen yang merugikan rakyat.
Seruan ini muncul bukan tanpa alasan. Banyak pihak yang khawatir dan yakin bahwa jika penanganan masalah ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan aparat setempat yang sudah terindikasi memiliki keterkaitan, maka Lermantang tidak akan pernah menemukan penyelesaian yang benar. Sebaliknya, suasana akan terus dipanaskan, konflik akan terus dipupuk, dan pada akhirnya akan meledak menjadi kekacauan besar yang bisa memakan banyak korban, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat.
Di sinilah posisi yang sangat berbahaya sedang dihadapi oleh Lermantang dan seluruh elemen yang ada di dalamnya. Tanpa adanya campur tangan langsung dari tingkat tertinggi negara, tanpa adanya jaminan keamanan dan keadilan yang dipayungi oleh Presiden, serta tanpa kehadiran TNI dan Polri yang netral dan tegas, maka nasib tanah dan masyarakat di wilayah ini akan benar-benar berada di ujung tanduk. Keadilan yang diperjuangkan akan terus dikalahkan oleh uang dan kekuasaan, sementara kebenaran akan terus dikubur dalam-dalam.
Kini, seluruh mata dan hati rakyat di Kepulauan Tanimbar, bahkan rakyat Indonesia secara luas, tertuju kepada Jakarta. Akankah Presiden mendengar seruan yang menggema ini? Akankah TNI dan Polri datang bukan hanya membawa senjata, namun membawa niat suci untuk menegakkan kebenaran? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah Lermantang akan diselamatkan dari ketidakadilan, atau dibiarkan terperosok jauh ke dalam jurang kekacauan yang tidak berujung.
Lermantang kini sedang menahan napas, menunggu tanda kehidupan dari pusat kekuasaan, berharap bahwa di negeri ini masih ada yang berani dan mampu membela yang benar, serta menindas yang salah, tanpa memandang siapa pun dan di mana pun posisinya.
