JAKARTA,N25NEWS.id – Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisutta mewakili DPRD Kota Ambon menerima penghargaan yakni Anugerah Legislasi Tahun 2023,yang berlangsung di Hotel Mercure,Jl.Hayan Wuruk No.36-37 Gajah Mada Jakarta Pusat,Selasa (21/11).
Dketahui penghargaan Anugerah Legislasi Tahun 2023 ini juga diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, Pemerintah daerah (Pemda), provinsi, kabupaten/kita, DPRD provinsi, kabupaten/kota,dan kepada Devisi Pelayanan Hukum dan Ham yang telah melaksanakan pengharmonisasian.
Serta pembulatan,pemantapan konsepsi rancangan peraturan-peraturan daerah,dan rancangan peraturan kepala daerah.
Selain itu,kehadiran Ketua DPRD Kota Ambon di Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut,karena memang sebagai salah satu nominator pada gala Anugerah Legislasi Tahun 2023 tersebut.
Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisutta menyebut,anugrah yang diterimanya dipersembahkan kepada semua warga Kota Ambon yang sejauh ini sangat berperan penting dalam mendukung peran dan fungsi DPRD Kota Ambon.
” Anugrah legislasi 2023 juga menjadi momentun terbaik bagi DPRD Kota Ambon untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan daerah melalui produk-produk legislasi yang bermutu dan berkualitas,” ujar Toisutta.
Selain DPRD Kota Ambon, di kesempatan itu, Kementrian Hukum dan HAM RI juga memberikn penghargaan kepada Menteri Koordinator (Menko-Polhukam RI) Mahfud MD dan sejumlah jajaran kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM.
Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan, Asep Nana Muliana mengatakan Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada instansi atas kinerja yang profesional, berdedikasi dan berintegritas dalam melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
Penghargaan tersebut untuk memberikan motivasi kepada para pembentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan kompetensi dan keahlian, dan meningkatkan semangat pegawai untuk bekerja secara profesional, serta meningkatkan integritas pembentuk peraturan perundang-undangan.(**)
Skip to content