AMBON,N25NEWS.id-Untuk memperlancar proses pemilu dalam memasuki tahun politik 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sudah harus segara menyampaikam anggaran bagi pelaksanaan Pemilukada serentak yang notabene dibiayai APBD.
Namun hal ini kontras dalam perdebatan anggaran di tingkat Pemda Maluku, lantaran hingga kini belum juga terealisasi anggaran non tahapan yang disodorkan KPU dan Bawaslu dengan total Rp7 miliar rupiah dengan presentase KPU 5 miliar dan Bawaslu Rp2 miliar.
Sementara batas waktu penyerahan KUA PPAS APBD-Perubahan jatuh pada tanggal 31 September 2023, namun hingga hari ini Sekda Maluku sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih belum menyatakan kepastian dan ketegasan terkait hal tersebut.
Menanggapinya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno mengatakan, Pemprov sudah harus mengusulakan APBD perubahan, karena anggarannya dari APBD murni.
“Kita tahun,depan sudah dilaksanakan pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), juga ada Pilkada langsung di mana semua anggaran Pilkada murni dibiayai oleh APBD, maka sudah selayaknya Pemprov menyampaikan APBD perubahan karena anggarannya sangat besar,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (13/9).
Menurut Wenno, walaupun pembahasan perubahan APBD tidak menjadi sebuah keharusan sehingga kalau pemprov tidak mengajukan tidak ada sanksi.
“Namun dalam praktik pemerintahan yang baik dan sudah menjadi tradisi dalam praktik pemerintahan bahwa pembahasan perubahan APBD adalah sebuah keharusan,”ucapnya.
Sementara Sekda Maluku Sadlie Ie, sebelumnya mengatakan, ketentuan pengajuan APBD perubahan berbatas waktunya hingga 31 September 2023.
“Jadi kita kerja cepat semoga kita tidak melewati batas waktu akhir ya,” ucapnya.
Disinggung terkait penggunaan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pengganti APBD-Perubahan seperti yang digunakan di tahun 2022 dirinya hanya memberi jawaban diplomatis.
“Kami lagi berupaya agar KUA/PPAS APBD-Perubahan bisa dipercepat. Tapi kita juga berharap semua elemen masyarakat Maluku mendoakan, agar kerja pemerintah daerah ini bisa cepat dan bisa mengawal proses pembangunan ini bersama sama sebagai wujud kepedulian bersama,”tandasnya.(**)
Skip to content