AMBON,N25NEWS.id-Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw menyebut KetuaTim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, bentukan Gubernur arogan dalam mengambil kebijakan.
Pernyataan, Rahakbauw menyusul adanya surat masuk dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap pemberian diskon 17-78 persen yang ditetapkan, TGPP dalam pelaksanaan pasar murah, menjelang 17 Agustus, tanpa melaui koordinasi dengan DPRD.
“Sebenarnya keputusan yang dilakukan Ketua TGPP, Hadi Basalama dinilai arogansi, seperti yang disampaikan Apindo dan memang masalah ini sudah selesai, tapi kami hanya melalukan evaluasi saja,”tandas Rahakbauw usai memimpin rapat koordinasi dengan OPD terkait, Sekda, Komisi II,III DPRD Kota Ambon dan Apindo Maluku, beberapa waktu lalu.
Dimana subtansi dari persoalan Ketua TGPP memberikan diskon yang menurut Apindo terlalu tinggi, berda dengan Alafamidi atau Indomaret yang bisa mampu untuk memberikan, lantaran kontribusinya laporannya ke Jakarta.
Khusus untuk para pengusaha di Ambon yang stey di Kota Ambon tidak bisa menyanggupi diskon yang ditetapkan TGPP, sehingga Apindo merasa keberatan dengan sikap yang diambil, Hadi Basalama.
Menurutnya, sebagai Ketua TGPP, Hadi Basalama seharusnya sebelum menetapkan, harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, jangan karena memiliki kedekatan dengan gubernur, lalu semena-mena mengeluarkan kebijakan sepihak.
“Kalau tidak ada koordinasi tentu tidak dapat titik temu, tapi secara arogansi disampaikan tanpa mau tau, TGPP mengambil langkah sepihak, sehingga Apindo menyampaikan ke kami sejak tanggal 11 Agustus bulan kemarin,”ujarnya.
Pernyataan arogansi juga disampaikan, Hata Hehanussa anggota Komisi III yang menyebut, langkah yang diambil Ketua TGPP merupakan langkah yang mempertontokan arogansinya orang-orang dekat penguasa di Provinsi Maluku.
Sebagai Ketua TGGP bentukan,Gubernur harusnya bisa bijak dan bisa mempertimbangkan kebijakan yang diambil dalam memutuskan sesuatu.
Apalagi dalam kebijakan yang diambil tanpa melaui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Olehnya sebagai DPRD, berharap agar kedepan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini.(**)
Skip to content