AMBON,N25NEWS.id-Masalah stunting bukan hanya di Kota Ambon,Maluku saja,tetapi menjadi persoalan secara nasional dan bahkan seluruh dunia.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto,kepada wartawan di Ambon,Jumat (16/9).
Menurut Suprapto, komitmen dan strategi dari Penjabat Walikota Ambon bersama jajarannya, untuk menjalankan perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, patut diapresiasi.Pasalnya, strategi dari Pemkot Ambon dapat mempercepat tujuan dari pada perpres 72 tahun 2021.
Selain itu,fokus penanganan stunting dapat dilakukan sedini mungkin yaitu kepada remaja-remaja putri yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga.
“Stunting bukan hanya soal balita saja, tetapi remaja-remaja putri yang akan menjadi ibu rumah tangga juga perlu diperhatikan mulai dari meminum tablet tambah darah hingga diberikan asupan yang bergizi sehingga nantinya melahirkan anak-anak yang bebas stunting,” paparnya.
Selain masalah gizi, sanitasi air bersih dan lingkungan yang bersih juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan angka stunting di Indonesia melalui program bantuan stimulan perbaikan sanitasi.
“Daerah kumuh sekarang menjadi perhatian penting Bapak Menko PMK bersama Bapak Menteri PUPR untuk bisa merangsang pertumbuhan sanitasi dengan mitra-mitranya di daerah,”terangnya
Olehnya dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling bahu-membahu mempercepat penurunan angka stunting di Maluku khusunya dan Indonesia pada umumnya.
“Marilah kita semua saling bahu-membahu untuk mengentaskan stunting ini. Jika stunting ini bisa kita atasi bersama maka anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa dapat mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045,” Jelasnya.
Sedangkan Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah berkomitmen untuk percepatan penanganan stunting dengan menjadi orang tua asuh bagi keluarga stunting di Kota Ambon.
“Kami, Pemerintah Kota Ambon telah berkomitmen untuk menjadi orang tua asuh stunting dimana kita bekerjasama dengan BKKBN untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga stunting khususnya di Kota Ambon ini,”katanya.
Bodewin mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 13.122 anak di Kota Ambon menunjukkan bahwa 600 anak atau sekitar 4,6 persen di antaranya mengalami stunting.
Guna mengatasi masalah itu, menurut dia, Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan 38 nagari/desa dan kelurahan sebagai lokus penanganan kasus stunting pada tahun 2022.
“Kami (Pemkot) Ambon juga akan menggerakkan para pelaku usaha untuk mendukung upaya penanggulangan stunting dan masalah gizi anak di Kota Ambon,”ujarnya.Sementara itu,Kepala Perwakilan BKKBN Maluku,Sarles Brabar SE.,M.Si mengatakan upaya untuk menekan stunting di Provinsi Maluku,salah satunya harus memastikan bahwa sasarannya tertata dengan baik.
“Olehnya kita di Kota Ambon harus hadir dengan gebrakan baru yang mana sasarnnya kita mulai dari remaja,ibu hamil dan calon pengantin,”kata Sarles Brabar.
Dengan demikian untuk meminimalisir angka stunting perlu semua pihak baik kementerian maupun lembaga melakukan keroyokan hingga sampai tahun 2024.
“Untuk itu,saya berharap kita semua keroyok untuk meminimalisir angka stunting ini,kalau bisa sampai tahun 2024,”tandasnya Brabar.
Skip to content