SAUMLAKI, N25NEWS.id-Perkembangan terbaru dalam perkara h ukum yang menjerat mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, kini menuai sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum.
Seorang penasehat hukum muda di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin (16/4), mengemukakan bahwa substansi persoalan dalam kasus ini kini mengerucut pada satu pertanyaan krusial, yakni apakah terjadi pergantian nama terdakwa secara keseluruhan dalam dokumen tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Menurutnya, meski pada tahapan selanjutnya JPU berpeluang memperbaiki atau menguatkan argumentasi melalui replik, namun persoalan mendasar terkait identitas tidak bisa dianggap sepele.
Dalam analisisnya, ia menjelaskan bahwa pada sidang awal, saat pembacaan dakwaan, JPU telah menyampaikan identitas terdakwa secara lengkap dan tidak mendapat keberatan dari tim pembela. Bahkan, terdakwa sendiri telah mengakui identitas tersebut di hadapan persidangan.
“Jika hanya terdapat kesalahan penulisan pada bagian lain selain nama utama, kemungkinan tidak terlalu mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan,” ujarnya.
Namun, situasi menjadi berbeda ketika muncul dugaan kesalahan identitas yang dinilai sangat mencolok dalam surat tuntutan. Kesalahan tersebut bukan sekadar kekeliruan administratif biasa, melainkan berpotensi menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak sesuai dengan identitas terdakwa.
“Yang menjadi dasar utama adalah apakah nama Petrus Fatlolon diganti dengan nama orang lain. Jika benar demikian, maka ini merupakan kesalahan sistemik yang fatal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa dari aspek pembuktian, perkara ini juga menghadapi tantangan serius. Sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan JPU justru dinilai tidak sepenuhnya memperkuat dakwaan.
Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya dugaan kesalahan identitas dalam dokumen tuntutan, yang secara formil dapat mempengaruhi kekuatan hukum perkara.
“Kombinasi antara lemahnya pembuktian dan kesalahan administratif yang mendasar ini berpotensi mengarah pada putusan bebas bagi terdakwa,” tambahnya.
Ia juga menilai, meskipun JPU nantinya akan berupaya memperbaiki argumentasi dalam tahap replik, namun kerusakan formil yang telah terungkap di persidangan tidak mudah untuk diperbaiki secara menyeluruh.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik, mengingat implikasi hukumnya yang besar serta pentingnya menjaga ketelitian dalam setiap proses penegakan hukum.(JM)
