AMBON,N25NEWS.id-Untuk meningkatkan mutu pertanian, Komisi II DPRD Maluku mengusulkan pada Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN) membangun laboratorium uji mutu.
Hal ini dimkasud agar produk pangan Maluku tidak lagi berharap ke daerah lain untuk melakukan uji mutu.
“Kami dari Komisi II menilai,dengan keberadaan laboratorium uji mutu hasil pertanian,tentu dapat meningkatkan kualitas produksi,serta pendapatan para petani,”ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku,Ruslan Hurasan,kepada media via telepon selularnya saat melakukan pengawasan,Minggu (6/3/2023).
Menurutnya,jika Maluku memiliki laboratorium sendiri,tentu dapat membantu layanan konsultasi kepada masyarakat dan industri yang menyangkut dengan proses produksi atau pun kualitas produk pangan di Maluku.
Diakuinya, bila mutu dan hasil produksi pertanian semakin baik, maka dengan sendirinya berdampak positif terhadap pendapatan para petani.
Olehnya itu, perlu disiapkan proposal secara baik agar menjadi pegangan bagi anggota DPR RI dapil Maluku untuk ikut memperjuangkannya di parlemen senayan.
“Kami dari komisi juga berharap tahun mendatang, perjuangan mendapatkan sebuah laboratorium uji mutu hasil pertanian ini bisa terakomodasi dalam APBN, jika sudah diusulkan,”harapnya.
Sebelumnya ketua komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa yang dikonfirmasi mengatakan, belum adanya laboratorium di Maluku yang secara khusus bisa menguji mutu dan kualitas hasil pertanian selama ini sehingga pengujian harus ke luar daerah.
Bila uji mutu tetap dilakukan diluar daerah, maka kualitas hasil produk pertanian akan menurun karena proses perjalanannya terlalu jauh.
“Hasil produksi padi petani di Pulau Buru misalnya tidak bisa dibeli Perum Bulog (Divre) Maluku karena kadar airnya mencapai 3,14 persen sehingga lebih banyak dijual ke kabupaten dan kota lain di daerah ini,” katanya.
Sehingga Komisi II mengusulkan kepada Badan Ketahanan Pangan Nasional agar bisa membangun laboratorium uji mutu hasil produk pangan agar tidak lagi berharap ke daerah lain.(**)
Skip to content