KAIRATU/SBB, N25NEWS.id – Tantangan ketahanan pangan di Maluku tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga persoalan konektivitas, distribusi, dan kondisi geografis sebagai provinsi kepulauan. Karena itu, riset dan inovasi dinilai perlu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pangan yang sesuai dengan karakter wilayah Maluku.
Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Seminar Nasional Pra-Muktamar VIII ICMI Tahun 2026 yang digelar Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) ICMI Maluku di Kairatu Beach, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jumat (7/8/2026).
Seminar mengusung tema “Membangun Konektivitas dan Memperkuat Ketahanan Pangan dalam Perspektif Provinsi Kepulauan” sebagai bagian dari rangkaian menuju Muktamar VIII Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Karakter geografis Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan membuat pembangunan sektor pertanian dan pangan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan daerah kontinental.
Selain produksi, konektivitas antarwilayah dan sistem logistik menjadi faktor penting agar hasil pertanian dapat didistribusikan secara efektif hingga ke masyarakat.
Ketua Umum MPW ICMI Maluku, Dr. Ruslan H. S. Tawari, M.Si, melalui sambutan yang disampaikan Bendahara Umum ICMI Hj. Andi Irman Idris Pattiroy, SE., MM, menegaskan pentingnya kontribusi kalangan cendekiawan dalam memetakan arah pembangunan daerah berbasis kepulauan, termasuk dalam menjaga kedaulatan pangan.
Sementara itu, Bendahara Umum MPP ICMI, H. Andi Irman Patiroi, SE., MM, yang hadir mewakili Ketua Umum MPP ICMI, memberikan arahan mengenai pentingnya sinergi dalam menghadapi tantangan logistik dan pangan di wilayah pesisir serta kepulauan.
Seminar secara resmi dibuka oleh Bupati SBB Ir. Asri Arman, M.T., yang diwakili Kepala Dinas Pertanian SBB La Ridin.
Dalam sambutan Bupati yang disampaikan La Ridin, karakter geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan disebut membutuhkan inovasi kebijakan pertanian dan sistem logistik yang adaptif.
Pembukaan seminar ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional tifa secara bersama-sama oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten SBB, MPP ICMI, dan MPW ICMI Maluku.
Sebelum pembukaan, rangkaian kegiatan diawali dengan persembahan Tari Sawat, yang menjadi bagian dari penyambutan tamu dan peserta seminar sekaligus menampilkan unsur kebudayaan Maluku.
Memasuki sesi utama, seminar dipandu Dr. Boim Kilkoda, Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.
Diskusi menghadirkan perspektif dari Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Yopi, S.Si., M.Si., Ph.D, serta Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
Dari pembahasan tersebut, muncul sejumlah rekomendasi yang menempatkan riset dan inovasi sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap karakter geografis kepulauan.
Penguatan ketahanan pangan juga dinilai tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Diperlukan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga riset, dunia usaha, organisasi cendekiawan, dan masyarakat.
Seminar yang berlangsung mulai pukul 13.55 hingga 16.50 WIT tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi bahan masukan dalam Muktamar VIII ICMI mendatang.
Rekomendasi itu diharapkan tidak berhenti sebagai hasil diskusi, tetapi dapat menjadi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian, konektivitas, dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan.
Bagi Maluku, isu tersebut menjadi penting karena ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi pangan, tetapi juga oleh kemampuan menghubungkan sentra produksi, distribusi, hingga masyarakat di pulau-pulau.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata kepada para pembicara dan foto bersama peserta serta unsur Forkopimda dan perwakilan BRIN.
Penulis : Ogen Pesireron
Editor : Redaksi