AMBON,N25NEWS.id-Pemerintah kota (Pemkot) Ambon berupaya melakukan pemenuhan Hak Dasar Manusia (HAM) di ibu kota provinsi Maluku ini.
Oleh sebab itu, dalam 17 program prioritas Pemkot Ambon tersebut,berusaha memenuhinya guna mewujudkan Ambon yang manis inklusif toleran dan berkelanjutan.
“Kami memahami bahwa tanggung jawab kami untuk memastikan
pemenuhan hak dasar manusia
seperti hak atas pendidikan kesehatan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang berkualitas, lingkungan hidup yang baik,bahkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, harus kita wujudkan di kota,demikian pula bagaimana kita memenuhi,” jelas Wali Kota Ambon,Boedewin Wattimena pada kegiatan Entry Meeting penilaian HAM terhadap Pemkot Ambon,Selasa (19/5/2026) di Balai Kota.
Dikatakannya,Pemkot Ambon,dalam rencana pembangunan daerah,berusaha melakukan pemenuhan kebutuhan bagi kaum disabilitas, kelompok rentan dan juga rasa aman serta keadilan sosial.
“Penilaian HAM pada pemerintah daerah merupakan program prioritas nasional tahun 2026 dan di dalam tahun ini,Pemda khusus Pemkot Ambon merasa bersyukur menjadi salah satu kota atau daerah yang dinilai oleh Komnas HAM Republik Indonesia, jadi tentu akan memberikan motivasi bagi kami serta terus meningkatkan komitmen kami dalam upaya untuk memenuhi semua tuntutan dalam penilaian ini,” terangnya.
Menurutnya,Penilaian hak asasi manusia terhadap pemerintah daerah Kota Ambon tahun 2026 momentum yang baik ini dan Pemkot terus berupaya meningkatkan tanggung jawab untuk membumikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam wajah pembangunan daerah di kota bertajuk Manise ini.
Pemkot berharap akan memperoleh masukan-masukkan dalam upaya memperbaiki semua pelayanan publik yang telah berjalan selama ini.
Ditempat yang sama,Ketua Komnas Ham RI,Anis Hidayah mengatakan,ada empat aspek yang menjadi penilaian bagi Pemkot Ambon,yakni,kesehatan,pendidikan,pangan dan pekerjaan.
“Penilaian HAM dilakukan secara terukur dan sistematis dengan memakai indikator-indikator yang sudah dirumuskan oleh komisi HAM PBB yang dikonteksttualisasikan dengan Kondisi HAM di Indonesia,” terangnya.
Dirinya berharap upaya ini akan meningkatkan komitmen Pemkot Ambon
untuk melaksanakan HAM lebih sistematik, sejalan dengan rencana pembangunan daerah.(**)
Skip to content