AMBON,N25NEWS.id – Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menggelar kegiatan evaluasi penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) guna memperkuat percepatan penyelesaian dokumen tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (5/5/2026) ini diikuti oleh Dinas Dukcapil Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta Dinas PPKB Kabupaten Kepulauan Aru.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendampingan dan penguatan koordinasi agar proses penyusunan PJPK di daerah dapat berjalan optimal.
“Melalui evaluasi ini, kami ingin memastikan proses penyusunan PJPK di daerah dapat segera dituntaskan dan selaras dengan perencanaan pembangunan yang ada,” ujarnya.
PJPK merupakan instrumen turunan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang berfungsi mengarahkan kebijakan kependudukan secara lebih operasional di daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan 30 indikator yang telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Dengan tersusunnya dokumen tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan evaluasi indikator kependudukan secara berkala sebagai bagian dari penguatan pembangunan berbasis data.
Mauliwaty menambahkan, secara substansi penyusunan PJPK relatif terarah karena indikator-indikator yang digunakan telah tersedia dalam dokumen perencanaan daerah.
“Indikatornya sudah ada dan telah terinternalisasi dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga tinggal disusun dan diselaraskan,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa penyusunan PJPK merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat dan akan menjadi bagian dari evaluasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, percepatan penyelesaian dokumen menjadi penting untuk mendukung sinergi pembangunan pusat dan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, BKKBN Maluku juga membuka ruang diskusi bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam proses penyusunan, sehingga dapat dirumuskan langkah tindak lanjut yang lebih efektif.
Selain itu, BKKBN Maluku mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar dokumen PJPK yang disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Melalui kegiatan evaluasi ini, BKKBN Maluku berharap seluruh daerah dapat segera menuntaskan penyusunan PJPK dan melanjutkan ke tahap implementasi serta evaluasi indikator kependudukan secara berkelanjutan.
Sumber : BKKBN Maluku
Editor : Redaksi
