SBT,N25NEWS.id-Masyarakat Seram Bagian Timur (SBT) sangat membutuhkan pelayanan publik yang lebih maksimal,dalam bentuk pelayanan pemerintah desa maupun birokrasi pada OPD masing-masing.
Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena kepada awak media,Selasa (5/4).
Adapun,permintaan dari DPRD kepada Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas (MK) untuk segera mendivinitifkan 189 Kepala Desa (Kades) dan Kepala Dinas (Kadis) yang masih berstatus penjabat.
“Jadi pengawasan Komisi I di SBT, ditemukan ratusan desa yang belum memiki Kades divintid, karena Pemda setempat, belum melakuka pemilihan kades (Pilkades) baik yang statusnya Negeri dan khusus Desa administratif masih dijabat ASN yang notabene guru dan PNS, sehingga tentu sangat berdampak terhadap kerja kerja pelayanan publik,”ungkapnya.
Lebih lanjut menurutnya, apa yang disampaikan, merupakan hasil pengawasan Komisi I selama melakukan agenda pengawasan di SBT.
Selain itu,selama di SBT kata, Kolatlena, ada dua hal yang menjadi sorotan Komisi I, baik itu soal pemilihan Kades dan Negeri yang selama belum pernah dilakukan dan sejumlah Kepala OPD yang masih status Plt.
Khusua pejabat desa dengan status ASN, lanjutnya tentu sangat mengganggu kinerja yang bersangkutan sebagai guru dan ASN dilingkup Pemda SBT.
“Proses Pilkades segera dilakukan agar dapat dijabat oleh Kades divinitif sehingga lebih konsen dengan kerja pemerintahan dan masyarakat di desa,”harapnya.
Karena menurut wakil rakyat deaerah pemilihan SBT ini, bahwa basis pelayanan dan pemerintahan, itu semuanya ada di desa, sehingga jika memiliki Kades divinitif tentunya akan lebih konsen untuk melayani.
Untuk SBT sendiri dari 189 desa, 49 merupakan desa adat dan 140 merupakan desa administratif.
Sama hal dengan pelayanan publik Pemda SBT yang terkesan lesu, setelah hasil ada hasil rilis dari Ombudsman dan beberapa lembaga lainnya, yang menyatakan pelayanan publik Pemda SBT masih buruk, beberapa tahun belakang ini.
Olehnya itu dengan agenda pengawasan Komisi I, mendorong Pemda SBT untuk secepatnya melakukan pelantikan terhasap pejabat eselon II, khususnya beberapa Kadis agar dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapar kerja lebih maksimal dalam melayani daerah.
“Yang ada sekarang ini, sesuai penjelasan Kepala BKD dari 23 OPD kurang lebih 17 statusnya masih Plt, karena masih Plt tentunya kita tau, pelayanannya terbatas, sehingga orang merasa tidak serius untuk bekerja lebih maksimal,”terangnya.
Sebagai Bupati SBT, dirinya meminta agar sesegera mungkin melakukan pelantikan Kadis divinitif, reformasi birokrasi dilingkup Pemda SBT, sehingga pelayanan publik ke masyarakat, bisa berjalan dengan baik
