AMBON,N25NEWS.id-Masyarakat Kebupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang tergabung dalam wadah, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Nunuasiwa (IPPMN) mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terhadap sejumlah proyek ruas jalan yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku.
Salah satunya proyek ruas jalan raya Kairatu- Hunitetu yang dikerjakan secara bertahap, sejak tahun 2020 hingga 2023,
dengan menghabiskan kurang lebih Rp Rp 18,9 M, namun realisasinya tidak tuntas dilapangan.
Terhadap itu, Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw, secara tegas akan memanggil pihak Dinas PUPR untuk bisa meminta penjelasan, tidak tuntasnya proyek jalan Kairatu- Hunitetu, padahal pencairan sudah 100 persen.
Itu baru diketahui Komisi III DPRD Maluku, setelah
IPPMN melakukan aksi demo didepan kantor Wakil Rakyat kawasan Karang Panjang, Senin (11/12) yang diterima Rahakbauw di ruang Komisi II.
Dalam aksi demo yang berlangsung kurang lebih 60 menit, sebelum akhirnya diterima, Rahakbauw mempertanyakan kucuran dana dari APBD Provinsi Maluku melalui Dinas PUPR Provinsi Maluku sebanyak tiga tahap dengan total anggaran sebesar Rp 18,9 M .
Karena menurut IPPMN yang disampaikan, korlap, Raigob Tebiary,
sesuai data lapangan ada pengerjaan 5 kilo ruas jalan hotmix ditambah dengan 1 kilo ruas jalan lapen. Sayangnya fakta dilapangan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan.
Sebab menurutnya, jika terkait anggaran yang telah diluncurkan maka semestinya jalan tersebut mesti tuntas.
Sayangnya jalan yang layak belum juga bisa dinikmati masyarakat di Seram Bagian Barat.
”Jika dibandingkan dengan kondisi pengerjaan jalan dengan anggaran maka patut dipertanyakan sebab tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan. Karena itu sebagai anak Seram Bagian Barat mempertanyakan kinerja PUPR Provinsi ” ujar Igo saat melakukan audance dengan Ketua Komisi III.
Menjawab hal itu,
Rahakbauw menegaskan sebagai ketua komisi III merespon apresiasi yang disampaikan IPPMN dengan menindaklanjuti dengan mengagendakan pertemuan bersama dengan PUPR Provinsi Maluku yang juga dihadiri IPPMN.
” Sebagai ketua komisi III memberi apresiasi terhadap apa yang disampaikan. Karena itu besok kita akan mengundang Dinas PUPR Provinsi Maluku bersama dengan Komisi III dan IPPMN untuk kita bicara bersama” ujar Rahakbauw.
“Untuk itu, saya berharap IPPMN bisa menyiapkan data yang valid sehingga saat pertemuan bisa menyampaikan dengan benar,”tandasnya.(**)
Skip to content