SAUMLAKI, N25NEWS.id – Pernyataan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, dalam pertemuan tingkat tinggi di Kantor Gubernur Maluku pada 31 Maret 2026 kemarin, kembali menjadi sorotan publik. Di hadapan pemerintah pusat, investor, dan Pemerintah Provinsi Maluku, Bupati menyebut adanya kondisi “panas dalam” yang berpotensi menghambat kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Pernyataan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menggambarkan tantangan sosial yang dihadapi dalam proses penyediaan lahan seluas 662 hektare di Desa Lermatang. Namun, sejumlah kalangan menilai narasi yang dibangun justru berpotensi menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.
Muncul dugaan bahwa istilah “panas dalam” digunakan untuk menggambarkan kritik, pengawasan, dan suara-suara aktivis sebagai hambatan pembangunan. Jika benar demikian, langkah tersebut dinilai dapat membentuk persepsi bahwa para aktivis berada pada posisi yang berseberangan dengan masyarakat yang mendukung proyek.
Padahal, selama ini berbagai kelompok masyarakat sipil dan aktivis mengaku hanya menjalankan fungsi kontrol agar proses pembangunan berjalan transparan, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta memastikan manfaat proyek dapat dirasakan secara adil oleh warga Tanimbar.
“Pertanyaannya, mengapa kritik dianggap ancaman? Bukankah pengawasan publik merupakan bagian penting dari demokrasi dan tata kelola pembangunan yang sehat?” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Polemik semakin menguat karena muncul dugaan adanya ketidakkonsistenan dalam sikap pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan pengadaan lahan dengan melibatkan negara secara penuh. Namun di sisi lain, isu tanah adat tetap menjadi perdebatan yang belum menemukan titik temu dan diduga dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar di tengah masyarakat: siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari percepatan proyek raksasa tersebut? Apakah seluruh masyarakat Tanimbar akan menikmati manfaatnya secara merata, atau hanya kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan?
Sejumlah pengamat menilai bahwa narasi pembangunan tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik ataupun membenturkan masyarakat dengan kelompok-kelompok yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Sebaliknya, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci agar proyek strategis nasional dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Bupati Kepulauan Tanimbar terkait berbagai dugaan yang berkembang tersebut.
Masyarakat pun diingatkan untuk tetap menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah, serta terus mengawal proses pembangunan Blok Masela agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Tanimbar dan Maluku secara keseluruhan.
Penulis : Jems Masela.( Biro KKT)
