AMBON,N25NEWS.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon harus berperan aktif sebagai mediator dalam menyelesaikan polemik Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Soya,yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Kepada wartawan di Ambon, Senin (8/6/2026), calon raja Negeri Soya,Reno Rehatta , menilai penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh terus berlarut-larut.karena berdampak dan berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah masyarakat adat Negeri Soya.
Menurutnya, sebagai pembina pemerintahan negeri adat, Pemkot Ambon memiliki kewajiban untuk menghadirkan solusi melalui pendekatan hukum dan adat yang berkeadilan bagi semua pihak.
“Pemkot harus berinisiatif sebagai mediator dengan mempertemukan seluruh pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar terbaik sesuai aturan dan mekanisme adat yang berlaku,” kata Reno.
Olehnya, Pemerintah Kota Ambon kiranya dapat memfasilitasi musyawarah adat dengan melibatkan seluruh unsur mata rumah parentah,guna menghasilkan keputusan yang dapat diterima.
Reno bersama kuasa hukumnya menilai, musyawarah merupakan esensi utama dalam sistem adat Negeri Soya dan menjadi mekanisme yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan negeri.
“Lewat musyawarah adat, seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan masing-masing, sehingga keputusan yang lahir benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat adat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian sengketa KPN Soya bukan hanya penting bagi masyarakat Negeri Soya, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi negeri-negeri adat lainnya dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan secara damai, bermartabat, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Reno berharap ada langkah konkret agar polemik yang berlangsung dapat di selesaikan dan tidak berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat Negeri soya.(**)
Skip to content