SAUMLAKI,N25NEWS.id-Panglima Kodam (Pangdam) XV/Pattimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto, S.I.P., M.Han., menegaskan sikap keras dan tanpa kompromi terhadap praktik percaloan atau pungutan liar dalam proses penerimaan anggota TNI Angkatan Darat.
Ia memberikan peringatan tegas sekaligus keputusan mutlak bahwa tidak ada toleransi sedikit pun bagi siapa saja oknum prajurit yang kedapatan terlibat, membantu, atau membiarkan praktik ‘werving’ yang merugikan masyarakat tersebut.
Pernyataan keras ini disampaikan Pangdam secara terbuka dan disebarluaskan ke seluruh jajaran satuan, mulai dari tingkat Kodam, Kodim, hingga Koramil di seluruh wilayah hukum Kodam XV/Pattimura, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pesan ini ditujukan sebagai pemberitahuan resmi dan peringatan terakhir bagi seluruh prajurit agar menjauhi praktik kotor yang mencoreng nama baik institusi.
“Saya tegaskan kepada semua prajurit, dari pangkat terendah hingga tertinggi,TIDAK ADA TOLERANSI. Siapa pun oknum prajurit yang kedapatan terbukti terlibat praktik calo penerimaan, baik yang mengaku bisa mengatur kelulusan, meminta uang,maupun berkomplot dengan pihak luar, langsung saya proses hukum,” tegas Mayjen Dodi dengan nada tegas dan mengancam.
Menurut Pangdam, sanksi tegas dan tindakan keras akan segera dijatuhkan tanpa menunggu waktu lama. Oknum yang bersalah tidak hanya akan dikenakan sanksi disiplin militer, tetapi akan langsung diseret ke ranah hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jika kedapatan dan terbukti, tidak ada tawar-menawar. Langsung diproses hukum, diberi sanksi berat, dicabut pangkatnya, dicabut keanggotaannya dari TNI, dan diserahkan ke pihak berwajib untuk diadili. Jabatan, persahabatan, atau masa pengabdian tidak akan dijadikan alasan untuk mengampuni kesalahan sebesar ini,” tambahnya, menegaskan bahwa aturan berlaku sama rata bagi semua pihak.
Pangdam mengingatkan, praktik calo atau pungli dalam penerimaan adalah kejahatan yang sangat merugikan rakyat, mencederai sistem rekrutmen, serta merusak kepercayaan publik terhadap TNI.
Penerimaan prajurit harus murni berdasarkan kemampuan, prestasi, kesehatan, dan kelayakan, serta GRATIS TANPA PUNGUTAN SEPESER PUN.
“Semua prajurit sudah saya beritahukan, sudah saya ingatkan berulang kali. Jika masih ada yang nekat berbuat, berarti mereka sengaja memilih jalan salah dan siap menanggung risiko terberat. Jangan menyesal di belakang hari, karena keputusan saya mutlak dan tidak bisa diganggu gugat,” tandasnya.
Langkah tegas ini diambil Kodam XV/Pattimura untuk memastikan regenerasi kekuatan dilakukan dengan bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus membersihkan lingkungan satuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat pun diminta untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktik tersebut, karena jaminan keamanan dan kepastian hukum sudah digaransi langsung oleh pimpinan tertinggi di wilayah ini.(JM)
