SBB, N25NEWS.id – Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD/DD) yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diduga diselewengkan.
Akibatnya, keuangan negara/daerah/desa mengalami kerugian mencapai Rp451.049.100.
Kasus dugaan korupsi ADD dan DD Desa Seruawan, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2023 ini kini memasuki proses hukum. Penyidik Satreskrim Polres Seram Bagian Barat telah menetapkan Kepala Desa Seruawan, Alfons Pentury (AP), sebagai tersangka.
Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Alfons juga telah ditahan sejak 10 November 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/77/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 700.1.2.1/15 tertanggal 15 Oktober 2026, total kerugian keuangan negara/daerah/desa mencapai Rp451.049.100.
Kerugian tersebut terdiri dari Rp159.896.040 pada Tahun Anggaran 2022 dan Rp291.153.060 pada Tahun Anggaran 2023.
Angka kerugian ini menjadi perhatian serius karena dana yang seharusnya menopang pembangunan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat justru diduga tidak dikelola sebagaimana mestinya.
Dua Tahun Anggaran, Dana Desa Capai Rp2,74 Miliar
Dalam kronologi perkara yang disampaikan Polres SBB, Desa Seruawan menerima anggaran ADD dan DD sebesar Rp1.414.378.000 pada 2022.
Sementara pada 2023, anggaran yang diterima mencapai Rp1.335.097.652.
Dengan demikian, total anggaran selama dua tahun tersebut mencapai Rp2.749.475.652.
Dalam penyidikan, Alfons Pentury yang menjabat sebagai Kepala Desa Seruawan sejak 2021 diketahui bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
Namun, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Penyidik mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan, di antaranya pembuatan pertanggungjawaban fiktif pembayaran upah tenaga kerja dan pembangunan bak air bersih.
Selain itu, ditemukan dugaan pertanggungjawaban fiktif belanja modal kendaraan bermotor, selisih pertanggungjawaban peningkatan produksi tanaman pangan, serta dugaan mark up jumlah bahan bantuan material dan pertanggungjawaban fiktif rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Penyimpangan lainnya meliputi dugaan kelebihan pembayaran jasa angkut, mark up belanja makan dan minum relawan COVID-19, pertanggungjawaban fiktif belanja bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan, hingga dugaan mark up material bantuan fasilitas jamban.
Penyidik juga menemukan dugaan mark up harga pakaian untuk kegiatan operasional pemerintah desa serta pengeluaran kas ADD dan DD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang tidak disertai bukti pertanggungjawaban.
Rangkaian dugaan tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola keuangan desa, terutama menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Untuk mengungkap perkara ini, penyidik telah memeriksa 32 orang saksi yang terdiri dari masyarakat penerima bantuan, pemilik toko, perangkat desa, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pegawai BUD, serta ahli auditor.
Penyidik juga telah mengumpulkan empat jenis alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti.
Sejumlah barang bukti yang diamankan antara lain dokumen APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Desa Seruawan Tahun 2022 dan 2023, rekening koran Bank Maluku-Malut, dokumen pengeluaran, serta dokumen administrasi pemerintahan desa.
Selain dokumen, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Gear 125 CC warna cokelat beserta STNK dan BPKB yang tercatat atas nama Alfons Pentury.
Dalam perkara ini, Alfons Pentury disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Polres SBB menyebut, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/113/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim tertanggal 4 November 2026.
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa Dana Desa bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat hak masyarakat atas pembangunan, fasilitas dasar, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan.
Ketika anggaran desa diduga diselewengkan, masyarakat menjadi pihak yang paling berpotensi merasakan dampaknya.
Proses hukum terhadap perkara Desa Seruawan diharapkan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mampu mengungkap secara menyeluruh aliran penggunaan anggaran, pertanggungjawaban setiap kegiatan, serta pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.
Sebab, setiap rupiah Dana Desa adalah uang publik yang harus kembali manfaatnya kepada masyarakat.
Penulis : Ogen Pesireron
Editor : Redaksi
