SAUMLAKI,N25NEWS.id-Gelombang aksi unjuk rasa terkait Proyek Strategis Nasional Blok Masela meluas hingga ke ibu kota Jakarta, sementara rencana serupa juga disiapkan akan digelar di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Dalam berbagai penyampaian tuntutan, pihak INPEX menjadi sasaran utama. Padahal pemahaman mulai menguat di kalangan masyarakat.
INPEX sejatinya hanya berkedudukan sebagai pelaksana atau pihak pengerja, bukan pemegang kebijakan pokok maupun penentu keputusan tingkat tertinggi.
Masalah mendasar yang disampaikan berkaitan dengan penetapan nilai tanah, penghormatan hak adat, kepastian hukum, perlindungan mata pencaharian serta pembagian manfaat pembangunan,hal‑hal yang berada dalam lingkup pengaturan dan tanggung jawab negara.
Namun dalam kenyataan di lapangan maupun di ibu kota, pelaksana proyek justru yang paling sering dijadikan sasaran tuntutan dan tekanan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa tanggung jawab kebijakan sering tertimpakan kepada pihak yang hanya menjalankan tugas teknis?
Jika dibiarkan berlarut‑larut, dikhawatirkan gelombang protes akan terus berulang tanpa menyentuh akar masalah.
Muncul pertanyaan mendasar, skenario apa yang sesungguhnya terjadi di balik rangkaian peristiwa ini?
Tokoh adat dan elemen masyarakat meminta negara turun tangan secara langsung dan jelas, menempatkan diri sebagai pemegang kebijakan dan penanggung jawab utama.
Agar tidak terjadi kekeliruan sasaran antara penyusun kebijakan dan pelaksana di lapangan.(JM)
