AMBON,N25NEWS.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya,untuk hadir dalam bentuk pelayanan publik yang nyata dan mampu dirasakan langsung masyarakat dan bukan hanya slogan dan retroika.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Robby Sapulette, saat mewakili Wali Kota Ambon dalam Dialog Kebangsaan Bacarita Kota Ambon bertajuk “For Ambon Pung Bae” yang berlangsung di Santika Hotel Ambon, Selasa (11/8/2026).
Dikatakannya,Kota Ambon harus dibangun sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat. Kota ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang bagi warga untuk bekerja, mencari nafkah, memperoleh pendidikan, serta membangun kehidupan dan keluarga.
Menurutnya, pembangunan Kota Ambon harus berdiri di atas tiga kekuatan utama, yakni pembangunan yang nyata, pelayanan publik yang berkualitas, dan persatuan masyarakat yang kokoh.
“Pembangunan bukan sebuah retorika, tetapi merupakan pembangunan yang nyata. Kemudian pelayanan publik yang berkualitas dan persatuan yang kokoh,” jelas Sekkot.
Dijelaskannya, ketiga kekuatan tersebut harus menjadi instrumen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip pemerataan dan keadilan sosial.
Arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi Kota Ambon untuk mewujudkan Ambon yang Manise, inklusif, toleran dan berkelanjutan.
Disampikannya, visi tersebut dijabarkan melalui empat misi utama. Pertama, mewujudkan Ambon Manise yang dimaknai sebagai Ambon yang maju, aman, indah, sehat dan sejahtera.
Kedua, membangun Ambon yang inklusif, yakni kota yang memberikan ruang dan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras maupun kondisi fisik.
Ketiga, memperkuat toleransi sebagai bagian penting dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat Kota Ambon. Keempat, memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.
“Ambon yang inklusif tidak memandang suku, agama, ras maupun kondisi fisik. Kehadiran pemerintah kota dalam proses pembangunan itu untuk semua,” ungkapnya.
Untuk menerjemahkan visi dan misi tersebut, Pemkot Ambon menetapkan 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2025-2030.
Salah satu perhatian utama adalah persoalan persampahan. Robby mengungkapkan, pemerintah bahkan memilih mengutamakan kebutuhan pelayanan masyarakat dibandingkan pengadaan kendaraan dinas kepala daerah.
Ia menceritakan, dalam penyusunan program kerja pemerintah kota tahun 2025, sempat dialokasikan anggaran untuk pengadaan mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena kendaraan yang tersedia dinilai sudah tidak lagi memadai.
Namun, rencana tersebut tidak dilanjutkan setelah Wali Kota meminta agar anggaran pengadaan kendaraan dinas dialihkan untuk mendukung penanganan sampah.
“Keputusan itu, menjadi gambaran keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat,”katanya.
Dituturkannya, pengalaman ketika dirinya bersama Wakil Wali Kota menghadiri sebuah kegiatan di kawasan dengan kondisi jalan menanjak. Kendaraan yang digunakan mengalami kendala sehingga harus diganti dengan kendaraan lain.
Untuk itu kondisi tersebut bukan persoalan utama dibandingkan kebutuhan memperkuat pelayanan persampahan.
“Urusan mobil dinas Wali Kota belum bisa kita beli. Ini adalah bentuk kebijakan Wali Kota terkait penanganan sampah,” katanya.
Selain sampah, persoalan air bersih juga menjadi pekerjaan rumah besar Pemkot Ambon. Pemerintah mulai melakukan peningkatan pelayanan air bersih secara bertahap, terutama di sejumlah kawasan yang selama ini menghadapi persoalan pasokan.
“Batu Merah dan kawasan sekitarnya hingga Benteng menjadi bagian dari wilayah yang mendapat perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih,” tukasnya.
Sekkot berharap persoalan air bersih dapat dituntaskan secara bertahap dalam lima tahun masa pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2030.(**)
Skip to content