SAUMLAKI, N25News.id – Di tengah gelombang aksi yang mencuat hingga ke Jakarta menjelang agenda peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Pemerintah Desa, tokoh adat, dan masyarakat Desa Bomaki menyatakan sikap tegas: mendukung penuh pembangunan proyek energi strategis tersebut.
Desa Bomaki yang berada berdampingan dengan Desa Lermatang, lokasi rencana pelaksanaan groundbreaking Blok Masela, menilai proyek ini harus berjalan karena diyakini dapat membuka peluang pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar serta Maluku secara luas.
Mewakili Kepala Desa Bomaki, Sekretaris Desa Bomaki, Fredo Kundre, menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat desa memberikan dukungan 100 persen terhadap pelaksanaan PSN Blok Masela, termasuk agenda peletakan batu pertama.
“Kami sepenuhnya mendukung pembangunan ini, termasuk pelaksanaan acara peletakan batu pertama atau groundbreaking,” ujar Fredo Kundre.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Adat Desa Bomaki, Wilem Laiyan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan yang mungkin masih perlu dibenahi. Namun, setiap aspirasi harus disampaikan melalui jalur komunikasi, musyawarah, dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau ada hal yang belum sesuai harapan, itu akan disampaikan lewat jalur yang baik dan tertib, bukan melalui keributan,” tegas Wilem Laiyan.
Pernyataan pemerintah desa dan tokoh adat Bomaki ini memperjelas bahwa aksi-aksi yang terjadi belakangan belum tentu mencerminkan kehendak seluruh warga maupun masyarakat adat di wilayah sekitar proyek.
Sejumlah pihak menduga rangkaian aksi tersebut diarahkan untuk menghambat pelaksanaan agenda groundbreaking. Dugaan mengenai adanya pihak yang memfasilitasi atau mengatur aksi dari belakang layar perlu ditelusuri secara objektif, profesional, dan berdasarkan bukti oleh aparat penegak hukum.
Masyarakat pun mendorong TNI dan Polri untuk memastikan keamanan tetap terjaga, mengusut setiap potensi tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, serta menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Bagi masyarakat Bomaki, pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat tidak seharusnya dipertentangkan. Kendala yang ada harus diselesaikan melalui musyawarah, dialog terbuka, dan penghormatan terhadap hukum serta hak-hak masyarakat adat.
Dukungan dari Bomaki menjadi pesan kuat bahwa Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi proyek besar bagi negara, tetapi juga menjadi jalan pembuka bagi lapangan kerja, peningkatan ekonomi lokal, dan masa depan generasi muda Maluku di tanah sendiri.
