SAUMLAKI,N25NEWS.id-Menjelang peletakan batu akhir Juni 2026, Proyek Strategis Nasional Lapangan Abadi Blok Masela terus didorong ke titik operasional.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa hadir langsung dalam rapat koordinasi tingkat tinggi yang digagas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM pada 10 Juni 2026 di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.
Rapat ini memfokuskan satu agenda utama yakni, mempercepat penyediaan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai kunci agar produksi dapat segera berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Hadir pula sejumlah pemangku kepentingan utama, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Sekda Maluku selaku Ketua Tim Terpadu, Bupati Maluku Barat Daya, Pangdam XV Pattimura, Kapolda Maluku, jajaran pimpinan ESDM, hingga Direktur Utama INPEX Masela Ltd.
Kolaborasi lintas pemerintahan daerah, TNI, Polri, dan pelaku usaha ini menargetkan penyelesaian kendala secara cepat demi kesejahteraan rakyat dan lompatan ekonomi Maluku.
Langkah nyata ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan benar-benar dipercepat pelaksanaannya.
Namun di sisi lain, semangat percepatan dari tingkat pusat dinilai berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan.
Dinamika yang berkembang belakangan ini, termasuk tuntutan yang berubah-ubah dan perbedaan pandangan yang tajam, dinilai justru menjadi penghambat yang merugikan kepentingan daerah sendiri.
Timbul kritikan tajam, jika pemerintah daerah serius mendukung proyek ini, seharusnya mampu menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial, bukan membiarkan situasi yang dinilai diduga diskenariokan oknum tertentu terus berlarut. Sikap di lapangan terkesan berbanding terbalik dengan komitmen yang disampaikan dalam rapat tingkat nasional.
“Di Jakarta sepakat mempercepat, tapi di daerah malah muncul hal-hal yang memperlambat. Ini ironis. Pemerintah daerah seharusnya menjadi pengayom dan penentu arah, bukan membiarkan situasi dikuasai kepentingan kelompok,” ujar pengamat.
Jika tidak segera diselesaikan, kekhawatiran muncul,justru daerah sendiri yang akan kehilangan peluang besar ini, bukan karena ketidakmauan pusat, melainkan karena ketidakmampuan mengelola dinamika dan membedakan mana aspirasi sah, mana rekayasa kepentingan pribadi.(JM)
