SAUMLAKI,N25NEWS.id-Terbitnya tulisan berjudul “Jangan Menggeneralisasi Kekecewaan Wartawan Tanimbar terhadap Kapolda Maluku” yang dimuat di therefakta.news memunculkan pertanyaan mendasar di kalangan praktisi pers dan masyarakat.
Apakah ini upaya klarifikasi yang objektif, atau justru narasi yang dibangun di atas asumsi dan kurang memahami substansi persoalan?
Dilihat dari isinya, tulisan tersebut terkesan kurang menunjukkan independensi. Alih-alih mengurai fakta di lapangan secara utuh, tulisan itu lebih banyak bernada mendeskreditkan kekhawatiran yang disampaikan rekan-rekan wartawan.
Fakta yang terabaikan: Sebelum kunjungan berlangsung, telah disampaikan permintaan resmi melalui pesan tertulis kepada pimpinan Polres setempat untuk mendapatkan akses dan izin peliputan. Namun, permintaan tersebut justru tidak mendapatkan tanggapan atau diabaikan sama sekali. Inti persoalan yang sesungguhnya bukan soal generalisasi terhadap seluruh elemen kepolisian, melainkan adanya pengalaman nyata sejumlah wartawan yang merasakan akses informasi menjadi terbatas meski telah mengikuti prosedur yang seharusnya berlaku.
Perlu dipahami pula bahwa tulisan berjudul “Kapolda Maluku Disorot, Sejumlah Wartawan Sulitnya Akses Informasi Saat Kunker di Tanimbar” yang menjadi rujukan justru memiliki dasar dan alasan yang jelas untuk dipublikasikan.
Hal ini disampaikan bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan pengalaman dan fakta yang dihadapi langsung di lapangan.
Oleh karena itu, kepada wartawan therefakta.news disarankan untuk tidak terburu-buru berasumsi atau mengeluarkan pendapat sepihak. Sebagai praktisi pers, tugas utama adalah menunjukkan karya jurnalistik yang profesional, berbasis data, dan independen.
Alih-alih membantah tanpa bukti, seharusnya dilakukan verifikasi silang, menggali informasi dari berbagai sumber, dan menyajikan keterangan yang berimbang.
therefakta.news seolah menafikan pengalaman di lapangan dan membangun argumen tanpa menggali fakta secara mendalam. Padahal, kritik yang disampaikan tidak ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan menegaskan hak publik untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan setara.
Jika tulisan itu mengaku sebagai upaya klarifikasi, seharusnya menjawab pertanyaan substansial: Mengapa permintaan resmi yang telah disampaikan justru diabaikan, padahal kunjungan pejabat seharusnya menjadi momentum memperkuat transparansi?
Sorotan juga ditujukan kepada penulis di media tersebut. Di tengah dinamika pemberitaan, muncul dugaan bahwa tulisan tersebut lebih mengutamakan pencarian sensasi dan kesan ingin terlihat menonjol, ketimbang mengedepankan verifikasi fakta.
Dengan latar belakang pengalaman yang masih terbatas, diduga juga terjadi ketergantungan berlebihan pada kecanggihan aplikasi pendukung penulisan, tanpa diimbangi dengan pengecekan langsung di lapangan dan pemahaman konteks sosial yang utuh.
Hal ini membuat tulisan terasa dangkal dan kehilangan bobot jurnalistik yang seharusnya dimiliki.
Menjadi pertanyaan besar: apakah tulisan ini memang ditulis berdasarkan verifikasi fakta, atau lebih didorong oleh asumsi sepihak dan kecenderungan membela satu pihak? Sebagai media, tanggung jawab utama adalah menyajikan kenyataan, bukan membangun narasi yang justru menutup persoalan.
Selama therefakta.news tidak melengkapi tulisannya dengan data dan bukti di lapangan, kesan bahwa tulisan tersebut kurang independen dan lebih berupaya mendeskreditkan suara kritis akan terus melekat.
Jurnalisme yang kredibel tidak dibangun di atas sanggahan tanpa dasar, melainkan di atas keterbukaan, verifikasi, dan keberanian menyajikan seluruh sisi peristiwa.(JM)
