Pemkot Ambon Pastikan Korban Longsor Gadihu Tertangani

AMBON,N25NEWS.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memastikan proses evakuasi dan bantuan bagi korban longsor berjalan lancar.

Hal tersebut dikatakan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena  saat meninjau lokasi longsor di perumahan BTN Gadihu, Kecamatan Sirimau, Sabtu (9/5/2026).

Dikatakannya,terjadinya longsor,dikarenakan, Pembangunan perumahan yang dilakukan pihak pengembang tidak cukup memenuhi aspek teknis yang ditetapkan Pemkot Ambon.

Oleh sebab itu, pemkot akan memanggil pihak pengembang/developer untuk meminta pertanggungjawaban.

“Pengembang wajib memperhatikan kelayakan hunian yang mereka bangun.
Longsoran material telah menutup aliran sungai di sekitar lokasi.
Pemerintah telah berkoordinasi untuk segera membuka kembali aliran tersebut guna mencegah luapan air yang dapat mengancam warga sekitar jika terjadi hujan intensitas tinggi,” terangnya.

Dirinya bersyukur tidak ada korban jiwa dalam bencana ini dan keluarga terdampak akan ditangani sesuai mekanisme penanganan darurat.

Wali Kota mengimbau masyarakat untuk membangun rumah pada area aman dari bencana.Ia tidak setuju jika lereng gunung dijadikan tempat bermukim.

“Kita menghimbau begini, silakan masyarakat membangun rumah tetapi pada tempat-tempat yang aman. Karena kita ingin hidup lama di rumah yang kita bangun. Saya sangat tidak sepakat kalau lereng-lereng bukit, digunakan sebagai tempat pemukiman,” jelasnya.

Selain itu, Wali Kota juga melakukan peninjauan,
sungai yang tertutup material longsoran, Pemerintah Kota akan bertanggung jawab untuk membuka aliran sungai.

“Jadi lokasi ini akibat dari pada longsoran dia menutup aliran sungai karena itu tanggung jawab kita adalah membukanya. Membuka aliran sungai supaya dia normal kembali sehingga tidak mengancam rumah-rumah yang ada di sekitar sini,” tandasnya.

Wali Kota pada kesemparan itu menghimbu para RT dan RW untuk mengawasi pembangunan yang dilakukan tanpa izin.

“Kami juga mengajak teman-teman RT, RW untuk sama-sama mengawasi. Kalau ada pembangunan yang dilakukan tanpa izin, lapor ke pemerintah supaya kita bisa melihat dan mengidentifikasi, kalau tidak bisa ya dihentikan, tidak boleh dilanjutkan pada tempat-tempat yang rawan,” pungkasnya.

Sepuluh (10) kepala keluarga (KK) yang terdampak kini dalam pengawasan intensif Pemerintah Kota untuk memastikan proses evakuasi dan bantuan berjalan dengan lancar.(**)