Oleh : Anders Luturyali
(Aktivis LSM Aliansi Tanimbar Raya / ALTAR)
SAUMLAKI-Kondisi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menjadi sorotan serius. Dalam rentang waktu yang berdekatan, publik dikejutkan oleh dua peristiwa memilukan : meninggalnya seorang bayi dan seorang ibu hamil yang diduga kuat berkaitan dengan keterbatasan layanan kesehatan, minimnya kesiapan tenaga medis, serta lambatnya respons penanganan darurat.
Peristiwa ini bukan sekadar catatan duka dalam statistik kematian, melainkan alarm keras yang memperlihatkan kegagalan sistem pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Ironisnya, di tengah derita rakyat yang kesulitan mengakses pertolongan medis, publik juga mencermati adanya percepatan pembayaran kewajiban daerah melalui skema Utang Pihak Ketiga (UP3) yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar yang bergema di tengah masyarakat:
“Mengapa pembayaran proyek dapat berjalan begitu cepat dan lancar, sementara pelayanan kesehatan yang menyangkut nyawa justru berjalan lambat, terbatas, dan tidak optimal?”
Secara prinsip, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya menjadi instrumen utama untuk melindungi keselamatan rakyat, menjamin pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun realita di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan prioritas yang mencolok, di mana kebutuhan fundamental rakyat seolah kalah oleh kepentingan lainnya.
Kami menilai bahwa pelayanan kesehatan di Tanimbar saat ini masih berada dalam kondisi yang sangat rentan, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Distribusi tenaga medis dan kesiapan fasilitas belum merata dan belum memadai. Respons cepat terhadap kondisi darurat kesehatan masih sangat lemah, sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa yang seharusnya dapat dicegah.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat sektor kesehatan dan pendidikan selama ini selalu diklaim sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Namun, fakta di lapangan berkata sebaliknya.
Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Daerah untuk segera memberikan klarifikasi terbuka atas peristiwa kematian warga akibat keterbatasan layanan ini. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan alat, jumlah tenaga, hingga mekanisme rujukan.
Penataan ulang prioritas anggaran APBD harus segera dilakukan. Pastikan sektor kesehatan menjadi fokus utama dan tidak dikalahkan oleh kepentingan lain. Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kami menegaskan, ukuran keberhasilan kepemimpinan daerah bukan terletak pada seremoni, publikasi di media sosial, atau retorika semata, melainkan pada kemampuan nyata dalam melindungi dan menyelamatkan nyawa rakyatnya.
Peristiwa ini harus menjadi titik balik. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak lagi bersikap reaktif atau hanya berdalih, tetapi segera melakukan langkah konkret dan terukur demi memastikan pelayanan kesehatan benar-benar hadir dan berfungsi bagi seluruh masyarakat Tanimbar. APBD harus kembali pada tujuan utamanya: melayani rakyat, bukan sekadar menyelesaikan kewajiban proyek.
Reporter (JM)
Skip to content