Ambon – Anggota DPRD Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri menegaskan, untuk mengatasi konflik yang terjadi selama ini di Maluku, salah satunya antara Ori/Pelauw dan Kariu, tidak hanya dapat diselesaikan dengan persoalan fisik dengan kata lain percepatan reinstitut pemukiman warga, tanpa melihat secara fundamental persoalan yang terjadi sebenarnya.
Tapi sebagai pemerintah seharusnya dapat melihat secara jelas, dasar atau akar dipersoalan yang terjadi di masyarakat.
“Kita harus tahu persis, konflik yang terjadi antara Pelauw/Ori dan Kariu, tidak bisa penyelesaiannya hanya masalah fisik, tanpa kita lihat secara fundamental masalah apa yang terjadi,” ungkap Alkatiri kepada N25NEWS, Jumat(11/2).
Karena menurutnya, pemerintah jangan hanya lebih terfokus dengan persoalan fisik, tapi yang lebih utama harus juga terlebih dulu melihat persoalan fundamentalnya.
Ini dimaksud agar penyelesaian konflik yang terjadi, tidak berjalan setengah-setengah, tapi harus bersifat fundamental.
“Kalau yang tadi kita bicarakan, dari sisi pemerintah hanya ada pengalokasian anggaran, untuk pembenaan fisik dan warga pengungsian, tanpa pemerintah tidak punya kajian khusus yang fundamental. Kalau sebenarnya masalah apa yang terjadi di sana (Pelauw/Ori-Kariu) Lalu langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah, dalam menyelesaikan konflik di sana,”jelasnya.
Hal itu, kata Alkatiri juga sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku, lewat rapat koordinasi, bahwa potensi konflik yang terjadi bukan hanya di Ori/Pelauw-Kariu, tetapi hampir pada semua daerah di Maluku, bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk menyelesaikan atau mengatasi potensi-potensi konflik yang akan lahir di beberapa tempat lain.
Namun jika tidak dilakukan secara fundamental menyelesaikan, dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, maka pendekatan-pendekatan fisik itu tidak akan berarti apa-apa.
“Fundamental ini perlu dilakukan pemerintah, jika tidak maka pendekatan-pendekatan fisik itu tidak akan berarti apa-apa, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Maluku,”ingatnya.
Meskipun akuinya, juga sudah mengingatkan pemerintah untuk bisa dilakukan kajian khusus terhadap konflik yang terjadi, namun sayangnya itu tidak anggaran khusus yang dialokasikan Pemprov Maluku maupun dan Pemda kabupaten Malteng, Sebagai upayah pemerintah dalam menanggapi persoalan konflik.
“Tadi saya minta kepada Pemprov Maluku lewat Bapeda, harus ada kajian khusus, kajian khusus yang saya lihat tidak ada penganggaran khusus dari Pemda, baik Provinsi maupun kabupaten, sebagai pegangan pemerintah dalam langkah-langkah penangan konflik. Itu yang saya minta kepada Pemda,”cetusnya.
