AMBON,N25NEWS.id-Demi mendukung Percepatan Penurunan Stunting di provinsi Maluku,Satuan Tugas atau Satgas Stunting Siap bertugas pada 11 Kabupaten/kota di provinsi Maluku.Dimana, strategi tersebut merupakan langkah untuk percepatan penurunan kasus stunting di Maluku.
Hal ini dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Maluku,Sarles Brabar SE.MSi,kepada wartawan disela-sela acara Launching Satgas Stunting,Minggu (12/6).
Dikatakan Sarles Brabar, penempatan Satgas Stunting yang akan bertugas di kabupaten/kota, merupakan salah satu strategi yang BKKBN lakukan sebagai motivasi awal.Dimana, penanganan stunting sudah berjalan sesuai dengan amanat Perpres 72 tahun 2021 yang diberikan amanah kepada BKKBN untuk melaksanakan pergerakannya dan mengkoordinir beberapa kegiatan yang berorentasi pada percepatan penurunan stunting.
“Kita harus miliki inovasi dan kreasi,karena kita (BKKBN) telah mengeluarkan anggaran besar untuk Satgas.Dimana,Satgas Stunting digaji setiap bulan,”kata Sarles Brabar.
Adapun,dengan adanya Satgas Stunting,maka untuk sekarang ini instansi hanya tinggal mengerjakan tugas sesui dengan tupoksi masing-masing.Karena,untuk data stunting hanya melalui satu pintu yakni Satgas Stunting.Jadi tidak ada lagi lembaga atau instansi yang mengeluarkan data stunting sendiri-sendiri.
“Penanganan stunting oleh Satgas Stunting,kerjanya mirip dengan penanganan Covid-19 oleh Satgas Covid-19.Dimana Satgas Covid-19 mengeluarkan data secara resmi.Satgas Stunting juga begitu,kita harapkan yang mengeluarkan data ini adalah Satgas Stunting ini,karena itu,mereka miliki sekretariat di BKKBN,”ujar Sarles Brabar.
Lebih dalam dikatakannya,semua komponen pendukung bagi Satgas Stunting seperti sekretariat,maka tentu diharapkan Satgas Stunting ini bekerja maksimal dalam melaporkan data secara resmi.”Jadi kita tidak perlu lagi olah data,karena ada manejer data,statestik yang dikerjakan 7 orang Satgas Stunting di 11 kabupaten/kota,”paparnya.
Sedangkan terkait dengan laporan, Brabar jelaskan bahwa laporan dari Satgas Stunting yakni setiap bulan, karena setiap 3 bulan sekali pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penurunan stunting di kabupaten.Sehingga nantinya di akhir tahun ada yang namanya konvergensi aksi ke 8,itu evaluasi dan dilaporkan secara nasional.
“Jadi ada tahapan namanya aksi 1-8 ini harus dilakukan oleh kabupaten-kabupaten dan Satgas yang mengawasi,makanya di setiap Kabupaten yang menangani peran utama itu adalah dari teman-teman kesehatan, Bappeda,ini yang harus dipegang,setelah itu baru kantor kami sebagai pelaksana kegiatan di OPD kami di kabupaten.Yang lain-lain tinggal koordinasi,”tuturnya.
Adapun,sebagai informasi dari 300 orang di seleksi oleh BKKBN, mereka adalah yang terbaik dengan kompetensi, pendidikan, kesehatan,termasuk berprestasi (mumpuni) dibidangnya.Selain itu,seleksi pun tidak muda.Olehnya yang telah lolos,mereka harus maksimal dalam menyediakan data yang cukup dan akurat untuk BKKBN.
“Kita telah berbagi tugas dan fungsi,dimana sudah jelas BKKBN itu pelaksana stunting,tetapi dalam tugas-tugas pekerjaan yang melekat dengan anggaran dan kegiatan yang ada di BKKBN,tetapi untuk Satgas secara khusus mereka melakukan koordinasi dan mengumpul data di lapangan serta mereka melakukan pendampingan,jadi mereka ini yang nanti melaporkan kepada BKKBN dan saya sebagai kepala perwakilan tinggal koordinasi dengan mereka dan kami akan laporkan kepada gubernur melalui Bappeda dan dinas instansi terkait,”jelas Brabar.
Sementara itu,Ketua Satgas Stunting,Lusi Pelouw mengatakan,untuk mendukung pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagaimana aturan perundang-undangan yang ada untuk gerak cepat dalam menurunkan prevalensi stunting di provinsi.
“Berdasarkan mandat itu maka komitmen kami adalah bekerja optimal, maksimal untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah,baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Maluku,”ucap Lusi.
Lusi mengakui bahwa Maluku yang terdiri dari pulau-pulau pasti memenuhi kendala,oleh karena itu pihaknya menempatkan teknikal asisten di kabupaten.Dana, untuk provinsi ada 4 orang,7 orang di kabupaten,memang ada 6 kabupaten yang 2 Kabupaten hanya satu teknikal asistennya,yaitu Maluku Tenggara,Kota Tual itu 1,Buru,Bursel 1,SBB,SBT itu 1.
“Tetapi kami optimistis bahwa teman-teman teknikal asisten akan bekerja maksimal untuk membagi energi kepada dua kabupaten yang mereka dampingi.Kabupaten/kota lainnya itu 1 orang,1 teknikal asisten (TA),kota Ambon dan Maluku Tengah juga ada 1 TA,”jelasnya.
Sebetulnya secara jumlah Satgas Stunting memang cuma 11 orang,7 untuk kabupaten/kota tapi tim ini punya teman-teman yang juga menjadi kekuatan,menjadi strategi juga bagi Satgas Stunting, yaitu tim pendamping keluarga yang ada di semua desa, itu yang akan semua berkolaborasi untuk bekerja sama termasuk teman-teman media.
“Untuk itu,saya berharap teman-teman yang di kabupaten/kota bisa bekerja sama dengan pemerintah khususnya dari kabupaten, kecamatan,sampai ke desa-desa,karena BKKBN di tahun 2022 ini menyasar langsung ke target yaitu Keluarga,tidak lagi di penguatan institusi,tetapi langsung pendampingan di keluarga dan dilapangan itu ada tim pendamping keluarga juga dibentuk oleh BKKBN,ada penyuluh-penyuluh KB yang juga menjadi kekuatan dari Satgas,”tandasnya.
Editor : Aris Wuarbanaran