AMBON- Menanggapi surat yang di layangkan masyarakat terhadap sebab akibat yang melanda kabupaten/kota di Maluku, Komisi III DPRD Maluku bersama mitra kerja membahas berbagai bencana yang terjadi.
Rapat yang berlangsung diruang Komisi III DPRD Maluku, Jumat(4/3) dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi, Hatta Hehanussa didampingi Komisi III lainnya dan dihadiri, PUPR Maluku, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kepada awak media usai memimpin rapat, Hehanussa menjelaskan, rapat membahas berbagai persoalan bencana akibag cuaca extrim yang melanda Maluku beberapa dekade, terutama yang terjadi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Seram Bagian Barat (SBB) dan 9 kabupaten/kota lainnya di Maluku.
“Sampai hari ini dampak dari bencana yang terjadi sangat berdampak sekali dirasakan masyarakat, bahkan di daerah ada yang sampai tergenang dan rumahnya pada hancur,”ujarnya.
Olehnya itu rapat yang dilakukan, kata Hehanussa, membahas laporan masyarakat, salah satunya yang terjadi di dusun Laha Desa Ariati Kecamatan Hamual Belakang yang terkena dampak banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi belum lama ini.
Hasil rapat lanjutnya, nantinya akan menjadi perhatian penuh dari Pemda Maluku, kabupaten dan DPRD, terhadap berbagai langkah-langkah penangnan, baik tanggap darurat dari BPBD Kabupaten/kota maupun instansi terkait.
Salah satu solusinya dengan meminta adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi agar lebih memperhatian, berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi usulan prioritas, terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana.
Khusus penanganan bencana dusun Laala sambung Hatta, telah mendapat bantuan sedikitnya 500 bronjong dan 400 Geo Back dari pihak BWS Maluku.
“Ini bantuan lewat kerja sama BPBD Maluku dan BWS, rencanya dalam waktu dekat akan dikirim ke lokasi bencana di dusun Laala dan diterima BPBD Kabupaten setempat,”ucapnya.
Ia berharap lewat bantuan itu, BPDB setempat harus segera direalisasi, dan sekaligus meminta segera secepatnya dilakukan normalisasi kali Laala.
Sebaliknya jika tidak dilakukan normalisasi, maka yakin sungguh ketika curah hujan nanti, akan menimbulkan bencana banjir yang cukup parah.
“Jadi masalah bancana, kita di masing-masing dapil sudah memiliki cukup data yang lengkap, dengan harapan agar skala prioritas pembangunan kedepan, harus lebih mengutamakan daerah-daerah yang terdampak bencana, dan jangan dulu membangun daerah yang belum terdampak bencana.(**)
