AMBON,N25NEWS.id-DPRD Provinsi Maluku, melalui Komisi IV lakukan kunjungan kerja, pengawasan ke 11 kabupaten/kota di Maluku,untuk memantau progres sejumlah program dan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kegiatan pengawasan ini dijadwalkan berlangsung sejak awal Februari hingga 1 Maret 2026, dengan fokus utama pada sektor pendidikan, termasuk persoalan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang selama ini menjadi perhatian publik.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku,Saoda Tethool, kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi Maluku, mengatakan agenda pengawasan tahap pertama akan diawali di Kabupaten Maluku Tengah pada 3–6 Februari 2026.
“Setelah Maluku Tengah, pengawasan dilanjutkan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 8 hingga 11 Februari, kemudian ke Kota Tual pada 13 Februari, dan selanjutnya ke Kabupaten Buru Selatan dari tanggal 13 sampai 18 Februari,” ujar Saoda.
Dia juga menambahkan, pengawasan tahap pertama akan ditutup dengan kunjungan ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Februari hingga 1 Maret 2026.
Lamanya waktu pengawasan di beberapa daerah, khususnya di Kepulauan Tanimbar, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.
“Di KKT pengawasan dilakukan selama enam hari, sehingga seluruh rangkaian pengawasan tahap pertama ditargetkan rampung pada 1 Maret,” jelasnya.
Saoda menegaskan, hasil pengawasan tersebut akan disampaikan kepada publik setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.
Ia menyebutkan bahwa sebagian besar program kerja Komisi IV berkaitan langsung dengan Dinas Pendidikan.
“Pengawasan ini juga dilakukan untuk melakukan konfirmasi langsung ke sekolah-sekolah terkait TPP. Harapannya,bisa terbangun koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan,” katanya.
Menurut Saoda, persoalan TPP guru selama ini kerap menimbulkan polemik dan saling menyalahkan antara sekolah dan dinas terkait. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Maluku ingin memfasilitasi dialog bersama guna mencari solusi yang tepat.
“Supaya tidak lagi dinas dipersalahkan atau sekolah dipersalahkan. Kita duduk bersama mencari solusi atas persoalan TPP guru yang selama ini selalu menjadi berita hangat di media,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Dia berharap, melalui pengawasan ini, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dapat merumuskan solusi konkret terhadap persoalan tenaga guru, termasuk tunjangan penghasilan dan tunjangan profesi guru di seluruh wilayah Maluku.(eten)
Skip to content