Ambon – Menindaklanjuti konflik antara masyarakat Pelauw-Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan kasus penambakan warga hingga tewas di kawasan tambang emas Gunung Botak Kabupaten Buru yang melibatkan, oknum anggota Brimob Polda Maluku, pada Kompi 3 Yon A Pelopor Namlea, Brigpol Andreas Batuwael.
Kedua insiden itu menjadi perhatian Komisi I DPRD Maluku untuk dilakukan pembahasan bersama dengan mengundang Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif.
Kepada awak media, anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Edison Sarimanela mengigatkan, anggota dan pimpinan dewan agar serius menyikapi konflik antara masyarakat Pelauw dan Kariuw.
“Memang agenda rapat kita saat ini penting. Tapi lebih penting lagi perhatian serius kita menyikapi konflik Pelauw dan Kariuw, “tegas Sarimanela saat interupsi dalam rapat Komisi I dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membicarakan kerjasama Pemprov Maluku dan Pemprov Sulawesi Selatan, yang dirangkai dengan pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition di Makasar, Rabu (2/2).
Apalagi, ingat politisi Partai Hanura, ada tudingan miring dari masyarakat kalau DPRD Provinsi Maluku, tidak merespon atau menyikapi persoalan Pelauw dan Kariiw.
”Sampai ada selentingan di tengah masyarakat bahwa dewan mati suri tidak melihat persoalan yang terjadi. Saya minta agar pimpinan komisi sampaikan ke pimpinan dewan agar kita mengundang Pak Kapolda dan jajaranya agar kita bisa mengetahui progres penanganan konflik sejauh mana. Mereka harus diminta pertanggungjawaban,”ingatnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Ambon ini berharap, negara wajib melindungi masyarakatnya.
”Kita harus sikapi persoalan keamanan dan hukum. Persoalan ini jangan sampai meluas. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemprov Maluku dan Sulsel diitndaklanjuti dengan Momerandum of Understanding (MoU) penting, tapi persoalan di Pelauw dan Kariuw, sangat penting,”harapnya.
Apalagi, ingat dia, meski situasi keamanan di dua desa bertetangga itu kondusif, Speed boat dari sejumlah desa di Haruku, Saparua, dan Nusalaut, mulai memilih singgah di Desa Passo.”Nah, ini tidak dianggap sepele. Harus disikapi secara serius,”imbuhnya.
Terpisah usai menemui aksi demo yang dilakukan Kesatuan Mahasiswa Adat Buru Ambon (Kema Buru Ambon) dipelataran Kantor DPRD, menegaskan, pihaknya sudah memutuskan mengundang Kapolda Maluku dan jajaranya bahas konflik Pelauw- Kariuw, termasuk kasus penembakan warga hingga tewas yang dilakukan oknum anggota Brimob Polda Maluku.
”Rencana esok (hari ini) kita ada pertemuan dengan pak Kapolda, Pangdam XVI/Pattimura dan juga pak Sekda, terkait penanganan konflik Pelauw-Kariuw dan kasus penembakan warga di GB, sejauh mana prosesnya. Ini penting agar masyarakat bisa mengetahui progres penanganan hukum sejauh mana,”kata Rumra.
Kedua persoalan itu, Kata politisi PKS ini akan sangat penting untuk dibicarakan secara serius, agar ada langkah-alangkah antisipasi dalam menindak lanjuti penangananya persoalannya.
“Jangan masyarakat sudah hidup dengan kondisi itu, baru pemerintah biarkan tetapi bagaimana langkah cepat untuk bisa menanganinya, sehingga besok kita Komisi I akan bicarakan bersama-sama,”cetusnya.(**)
