AMBON,N25NEWS.id-Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia dan provinsi ke 8 yang berandil dalam kemerdekaan Republik Indonesia.Namun Ironisnya Maluku masih dalam lebel kemiskinan “ekstrim”, dibarengi dengan disparitas pembangunan yang masih tebang pilih.
Pasalnya, di usia yang ke 77 dan dari dekade ke dekade peralihan pucuk pemerintahan di Maluku, tetap belum menunjukan perubahan yang pasti.
Salah satunya pembagian kue pembangunan ke 11 kabupaten/kota, dinilai masih jauh panggang dari api. Bahkan konektivitas antar pulau masih terhalang rentan kendali yang mengakibatkan arus perekonomian ke pelosok tidak terdistribusi dengan baik.
Demikian hal ini disampaikan, anggota Komisi I DPRD Maluku,
Alimuddin Kolatlena di Gedung Baileo Karang Panjang Ambon, Kamis (18/8).
“Masyarakat Maluku hingga kini belum sepenuhnya merasakan arti merdeka dalam pembangunan,” tutur Politisi besutan Gerindra.
Dia mencontohkan, dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum terlihat kalau anggaran tersebut dibagi secara proposional dan disasar pada wilayah yang memang membutuhkan.
“Pemerintah daerah seharusnya mampu melihat dan memilah urgensi pembangunan yang harusnya lebih dahulu diprioritaskan,” tandasnya.
Sebutnya, lima wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang salah satunya adalah Seram Bagian Timur (SBT) yang hingga kini masih hidup dalam keterisolasian pembangunan, infrastruktur, aksesibilitas pun terpantau memang masih cukup minim di beberapa wilayah.
“Sebagai legislator, kita patut mengingatkan agar pelayanan kita pada masyarakat itu tepat sasaran dan harus ada pemerataan dan aspek keadilan dalam porsi kebijakan APBD. Kewenangan kita mengawal, eksekusi kebijakan ada ditangan Pemda,”ujarnya.(**)
Skip to content