JAKARTA, N25NEWS.id – Tantangan geografis kepulauan masih menjadi persoalan besar dalam pemerataan pendidikan di Maluku. Namun, upaya memperluas akses layanan pendidikan mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Pemerintah Provinsi Maluku meraih Penghargaan Terbaik I Kategori Akses Pendidikan dan Layanan Pendidikan Tingkat Provinsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan pada Kamis, 17 September 2026, di Hotel Bidakara, Jakarta. Bersamaan dengan penghargaan itu, Pemprov Maluku juga memperoleh dana stimulan sebesar Rp2 miliar.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Ia menyebut capaian itu merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah dan masyarakat dalam memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan.
“Kami sendiri di Maluku mendapat penghargaan nomor satu di bidang akses masyarakat untuk pendidikan. Tidak mudah memang untuk mendapat akses pendidikan di daerah kepulauan seperti Maluku,” ujar Hendrik.
Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi pengakuan terhadap upaya masyarakat dan pemerintah di 11 kabupaten/kota dalam membuka akses pendidikan.
Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari wilayah kepulauan membuat pemerataan layanan pendidikan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jarak antarpulau, keterisolasian sejumlah wilayah, hingga keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi tantangan yang harus terus diatasi.
Karena itu, penghargaan dan dana stimulan tersebut kini menjadi momentum bagi Pemprov Maluku untuk melanjutkan pembenahan layanan pendidikan, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dr. Sarlota Singerin, mengatakan penghargaan tersebut akan dijadikan motivasi untuk memperluas layanan pendidikan hingga wilayah terpencil.
“Penghargaan Terbaik I ini kami maknai sebagai motivasi untuk terus menata dan meningkatkan akses layanan pendidikan, khususnya di daerah 3T di Provinsi Maluku,” kata Sarlota.
Ia mengatakan kondisi geografis gugus pulau memang menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pendidikan. Namun, upaya transformasi dan digitalisasi pendidikan terus didorong agar layanan dapat menjangkau wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Bagi Maluku, penghargaan tersebut sekaligus membawa pekerjaan lanjutan. Pengakuan di tingkat nasional perlu diterjemahkan ke dalam layanan pendidikan yang benar-benar dirasakan siswa, guru dan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil dan terluar.
Dengan tambahan dana stimulan Rp2 miliar, Pemprov Maluku memiliki ruang untuk memperkuat program yang berkaitan dengan akses dan layanan pendidikan sesuai peruntukannya.
Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata di tengah karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.(**)
Skip to content