AMBON,N25NEWS.id-Saniri Urimessing layangkan surat ke DPRD Maluku untuk meminta penundaan sisa pembayaran lahan RSUD M dr Haulussy Ambon.
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun (BGW) mengakui kalau pihaknya telah menerima surat dari Saniri Negeri Urimessing, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang meminta agar penundaan pembayaran sisa lahan RSUD dr M Haulussy kepada keluarga Yohannes Tisera.
“DPRD telah menirima surat penundaan sisa pembayaran RSUD Haulussy dari Saniri Urimessing,”akui Watubun kepada awak media, Kamis (11/1/2024).
Dirinya menjelaskan, pasca aksi penutupan RS Haulussy yang dilakukan pemilik lahan Yohannes Tisera, DPRD telah mendapatkan surat yang pada pokoknya meminta Pemda dan DPRD Maluku menghentikan pembayaran lahan.
Terhadap surat tersebut, pihaknya telah meminta Komisi I agar segera menindaklanjuti dengan pihak terkait agar ada masukan kepada Pemprov Maluku sebelum dilakukan pembayaran.
Apalagi terhadap lahan tersebut terdapat tumpang tindih putusan dan juga terdapat beberapa sertifikat diatas lahan tersebut.
“Kita juga harus berhati-hati karena ada resiko hukum disana, jadi itu tidak gampang. Kan ada juga persoalan tentang surat yang dikeluarkan dulu yang diduga palsu dan sudah dilaporkan, ini harus diusut dengan baik,” tegasnya.
Diakui Watubun putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap tetapi jika dibaca maka akan ditemukan fakta bahwa putusan tersebut bersifat deklaratoir dan bukan bersifat eksekutorial.
“Putusan itu bersifat pengakuan tapi tidak ada perintah membayar dan supaya jangan sampai ada dampak hukum dikemudian hari, maka harus mengkaji secara baik, karena keputusan membayar itu pasti diketahui oleh DPRD,” ucar Watubun.
Politisi PDIP Maluku ini menambahkan dengan adanya surat Saniri Negeri Urimesing tersebut maka pembayaran harus pending sampai semua proses selesai dilakukan.(**)
Skip to content