AMBON,N25NEWS.id-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diminta untuk segera merealisasikan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) setiap anggota DPRD Provinsi.
Pokir sendiri merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di pembahasan APBD.Bahkan Pokir sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena dalam pokir tersebut sering kali muncul usulan yang sifatnya inovatif, belum tersampaikan dalam pikirkan oleh Perangkat Daerah.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan pak, Richard Rahakbauw kalau anggaran pokir, baik nelayan, petani dan sebagainya, kiranya pemerintah segera untuk merealisasikan untuk kepentingan masyarakat,”pinta Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku, Andi Munaswir saat menghadiri paripurna penyerahan dokumen, APBD Perubahan, beberapa waktu lalu.
Permintaan Munaswir seiring dengan pembahasan APBD Perubahan, terakhir priodisasi kepempinan, Murad Ismail dan Barnabs Orno, sebagai gubernur dan wakil gubernur yang akan berakhir ditahun 2023 mendatang.
Sebagai partai Pengusung, sekaligus anggota DPRD Maluku, Munaswir kembali mempertanyakan, janji gubernur terhadap pemimdahan ibu kota provinsi di Pulau Seram.
“Sebagai partai pengusung dan pendukung pemerintah, kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Karena kita tahu betul kebijakan yang diambil, tujuanya itu untuk pemerataan ekonomi,agar mengurangi beban Kota Ambon yang sudah terlalu berat, sehingga sebagai partai pendukung, kami sangat mendukung kebijakan ini, dengan harapan dalam kebijakan umum anggaran PPAS APBD Perubahan, dapat mencantumkan anggaran pentahapan pemindahan Ibu kota Provinai di Maluku,”bebernya.
Olehnya itu, Pemprov Maluku kembali diingatkan, khusunya tim anggaran Pemda Maluku yakni, Bappeda, bahwa dalam APBD Perubahan bisa menggambarkan apa yang menjadi visi misi, itu siiring dengan akan berakhirnya masa kepimpinan gubernur dan wakil gubernur priode 2019-2024.
“Kalau kita berharap APBD 2024, sudah tidak ada aktionnya lagi, karena Januari 2024 sudah ada pergantian kepimpinan Maluku yang baru. Jadi pak gubenur dan wagub tidak bisa meninggalkan visi misi itu begitu saja,”ingatnya.(**)
Skip to content