AMBON, N25NEWS.id – Keinginan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan seharusnya ditempuh melalui prosedur resmi. Namun, ketidaktahuan terhadap mekanisme administrasi justru membuka peluang bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan ASN demi keuntungan pribadi.
Kasus penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu yang menimpa 45 guru di Kota Ambon menjadi peringatan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih berhati-hati dalam mengurus administrasi kepegawaian.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memberikan keterangan di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026), menegaskan pentingnya sosialisasi secara masif mengenai prosedur dan mekanisme kenaikan pangkat ASN.
Menurutnya, informasi yang jelas harus disampaikan kepada seluruh ASN agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat di luar jalur resmi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit Inspektorat Kota Ambon, sebanyak 45 guru dari 20 sekolah dasar diketahui menjadi korban penerbitan SK kenaikan pangkat yang tidak sah atau bodong.
Wattimena menjelaskan, SK tersebut diproses di luar mekanisme resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.
“Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon membuktikan bahwa SK tersebut tidak sah dan diproses di luar prosedur resmi BKPSDM Kota Ambon. ASN juga tidak boleh memberikan informasi terkait akun kepegawaiannya kepada orang lain,” tegasnya.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, sejumlah pihak diduga terlibat, yakni dua oknum ASN Pemerintah Kota Ambon berinisial JM dan LR, serta GS yang merupakan istri dari pegawai BKPSDM Kota Ambon.
Wali Kota mengungkapkan, praktik tersebut telah mengumpulkan uang sebesar Rp74,4 juta dari para korban, sementara kerugian keuangan daerah tercatat mencapai Rp24,6 juta.
Sanksi Administratif hingga Proses Hukum
Kasus ini tidak hanya menyangkut kerugian keuangan, tetapi juga menyangkut perlindungan ASN dari praktik penyalahgunaan kewenangan dan penipuan dalam pelayanan administrasi kepegawaian.
Pemerintah Kota Ambon memastikan oknum pegawai yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, termasuk sanksi administratif.
Selain itu, kasus penerbitan SK palsu tersebut akan dibawa ke jalur hukum karena diduga mengandung unsur pidana.
Wattimena mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ambon agar mengurus kenaikan pangkat secara mandiri melalui mekanisme resmi dan tidak menyerahkan akses akun kepegawaian kepada pihak lain.
Kasus 45 guru ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi informasi dan pengawasan pelayanan kepegawaian harus diperkuat.
Sebab, kenaikan pangkat merupakan hak ASN yang harus diperoleh melalui prosedur yang benar, bukan menjadi celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.(**)
Skip to content