AMBON,N25NEWS.id – Dugaan praktik pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mulai terungkap. Hasil audit Inspektorat menemukan 45 ASN menggunakan SK kenaikan pangkat yang tidak sah, dengan dampak keuangan daerah mencapai Rp24,6 juta.
Temuan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026). Pemeriksaan yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November itu mengungkap dugaan praktik pengurusan SK bodong yang melibatkan sejumlah pihak.
Bodewin menjelaskan, 45 ASN tersebut tersebar di sekitar 20 sekolah di Kota Ambon. Seluruh SK yang digunakan tidak dilengkapi Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga tidak memiliki dasar administrasi yang sah.
Dari hasil pemeriksaan, Inspektorat juga menemukan aliran uang sebesar Rp74,7 juta yang diserahkan para ASN kepada pihak-pihak tertentu untuk pengurusan kenaikan pangkat.
Sementara itu, penyesuaian gaji berdasarkan SK tidak sah tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran dari keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.
“Uang yang diserahkan oleh para ASN tersebut sebanyak Rp74,7 juta. Kemudian, dari SK yang diterbitkan dan dilakukan penyesuaian gaji, ditemukan kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta,” jelas Bodewin.
Dalam audit tersebut, sejumlah nama turut teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan proses pengurusan dokumen. Salah satunya perempuan berinisial GOKS, yang bukan ASN, tetapi merupakan istri seorang ASN di lingkungan BKPSDM.
GOKS diduga berperan menghimpun uang dari para guru, membantu mengubah data kepegawaian melalui akun MyASN, hingga menyerahkan SK yang tidak sah. Selain itu, dua ASN berinisial JM dan LR juga ditemukan memiliki keterkaitan dalam proses tersebut.
Modus yang digunakan diduga dengan membangun kesan seolah-olah pengurusan kenaikan pangkat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan resmi. GOKS bahkan disebut mendatangi sejumlah sekolah menggunakan seragam ASN dan membawa surat tugas yang tidak pernah diterbitkan secara resmi.
Para guru juga diminta menyerahkan username, password, hingga kode akses MyASN untuk kepentingan perubahan data kepegawaian.
Bodewin menilai praktik tersebut menunjukkan masih lemahnya pemahaman sebagian ASN terhadap prosedur administrasi kepegawaian. Ia mengingatkan bahwa akun dan akses pribadi MyASN tidak boleh diberikan kepada pihak lain.
Meski menyebut 45 ASN sebagai korban karena telah menyerahkan uang dan dokumen serta menerima SK tidak sah, Bodewin menegaskan mereka tetap memiliki tanggung jawab sebagai aparatur negara untuk mengikuti mekanisme resmi kenaikan pangkat.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Ambon akan memperbaiki sistem pengendalian administrasi kepegawaian, melakukan verifikasi terhadap 45 SK, memperkuat pencocokan data oleh BKPSDM, serta meningkatkan sosialisasi kepada seluruh ASN.
Pemkot juga akan memisahkan fungsi pengusul, verifikator, dan pelaksana pembayaran guna mencegah penyimpangan serupa. Kelebihan pembayaran Rp24,6 juta akan dihitung kembali, sementara sanksi administratif akan dipertimbangkan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Tidak hanya berhenti pada pemeriksaan internal, hasil audit beserta bukti SK asli dan SK bodong akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Bodewin menegaskan, Inspektorat tidak memiliki kewenangan menetapkan tersangka. Proses penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan.
Pemerintah berharap kasus ini dapat diproses sesuai ketentuan hukum sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN agar tidak menggunakan jalur tidak resmi dalam pengurusan administrasi kepegawaian.
Editor : Redaksi
Skip to content