SAUMLAKI, N25NEWS.id – Penanganan dugaan korupsi dana Utang Pihak Ketiga (UP3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat menilai proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku belum menunjukkan perkembangan yang jelas, sehingga memunculkan tuntutan agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Kasus yang disebut melibatkan dana bernilai ratusan miliar rupiah itu telah dilaporkan sejak beberapa waktu lalu.
Namun, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai perkembangan penanganannya, seperti peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, maupun pelimpahan berkas ke pengadilan.
Kondisi tersebut mendorong berbagai elemen masyarakat, termasuk Koalisi Pemuda Antikorupsi Maluku, menggelar aksi damai untuk mendesak percepatan penyelesaian kasus.
Juru bicara koalisi menegaskan masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum atas dugaan penyimpangan penggunaan dana yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Masyarakat Tanimbar bahkan seluruh Maluku berhak tahu ke mana perginya uang rakyat ini. Jangan sampai kasus bernilai fantastis ini hanya berhenti di jalan buntu karena ada yang dilindungi,” ujarnya.
Koalisi juga meminta Kejati Maluku menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, sejumlah pengamat hukum dan tokoh masyarakat turut menyoroti lambatnya proses penanganan kasus tersebut. Mereka menilai transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Mereka juga mendorong lembaga pengawas yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut mereka, apabila ditemukan pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum dalam proses penanganan perkara, maka harus ditindak sesuai mekanisme yang berlaku demi menjaga integritas lembaga penegak hukum.
Kasus dugaan korupsi dana UP3 Tanimbar dinilai menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut anggaran publik yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Tinggi Maluku belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan dugaan korupsi dana UP3 Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun tanggapan atas tuntutan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat. N25NEWS.id akan memperbarui informasi ini setelah memperoleh konfirmasi dari pihak Kejati Maluku.
Penulis : Jens Masela
Editor : Redaksi
