AMBON,N25NEWS.id-Bahas Laporan Pertanggunjawaban (LPJ) Gubernur tahun 2022,sekaligus menindaklanjuti pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda),DPRD Maluku melalui Badan Anggaran (BANGGAR),menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut mengatakan,bukan hanya LPJ, DPRD lewat anggota, Ketua Fraksi dan Komisi juga mempertanyakan ketidak hadiran para Organisai Perangkat Daerah (OPD) dan Gubernur dalam menhadiri undangan Komisi dalam pembahasan evaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tertuang dalam APBD tahun 2022.
“Ia Banggar DPRD Jumat kemarin sudah bertemu dengan Kemendagri, untuk mengkunsultasikan pembahasan perkembangan LPJ Gubernur tahun 2022 dengan harapan DPRD bisa melakukan komunikasi dengan Pemda setempat,”tandas Wakil DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, kepada media ini, beberapa waktu lalu.
Dijelaskannya,permintaan Kemendagri dengan maksud agar Ranperda LPJ Gubernur dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan, sehingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) Gubernur tahun 2022.
Olehnya agar proses pembahasan berjalan lancar antara DPRD dan Pemda Maluku, selaku pemerintah pusat (Pempus) Kemendagri juga akan membantu berkomunikasi dengan Pemda Maluku sehingga,apa yang menjadi persoalan DPRD dalam pembahsan LPJ Gubernur dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
Kendati demikian, Politisi Partai Gerindra ini menyebut, kalau dirinya belum memastikan terima atau tidaknya LPJ Gubernur, sebelum ada hasil rapat DPRD dengan tim anggaran daerah.
“Namun yang pasti, DPRD punya tekad untuk menyelesaikan pembahasan Ranperda ini,”pungkasnya.
Skip to content