AMBON,N25NEWS.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya untuk menghapus seluruh bentuk diskriminasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Focal Point Hak Asasi Manusia (HAM) bagi OPD di lingkup Pemerintah Kota Ambon yang berlangsung di Hotel The City, Jumat (17/7).
Menurut Bodewin, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan nilai-nilai HAM terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.
“Pemenuhan dan perlindungan HAM bukan lagi sekadar wacana atau hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ini adalah kewajiban setiap aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah merupakan garda terdepan yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur harus terus diperkuat agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, adil, dan menghormati hak setiap warga.
“Pemerintah daerah adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik yang kita berikan sangat berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga. Di sinilah pentingnya menyiapkan SDM yang peka dan memahami nilai-nilai HAM,” ujarnya.
Wali Kota juga menegaskan pentingnya keberadaan Focal Point HAM di setiap OPD sebagai motor penggerak lahirnya kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
Ia mencontohkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta seluruh OPD pelayanan lainnya yang wajib memberikan pelayanan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun penampilan masyarakat.
“Siapa pun yang datang ke kantor pelayanan publik harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Jangan lagi melihat penampilan atau latar belakang sosialnya. Kita harus menghilangkan proses pelayanan yang diskriminatif agar Kota Ambon benar-benar menjadi kota yang inklusif dan ramah HAM,” tegas Bodewin.
Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut, seluruh OPD didorong untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pelayanan publik, kemudian menyusunnya dalam Rencana Aksi Solidaritas sebagai bentuk implementasi nyata pengarusutamaan HAM di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Bodewin berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada peningkatan kapasitas aparatur semata, tetapi mampu melahirkan kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan berpihak kepada seluruh warga.
“Kita ingin memastikan prinsip duduk sama rendah, berdiri sama tinggi benar-benar hidup dalam pelayanan publik kita. Semua warga harus memperoleh haknya secara adil dan setara,” tandasnya.
Sementara itu, Lita Mustamu dari Yayasan Bantuan Hukum Saguara menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam menerjemahkan prinsip-prinsip HAM ke dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur akan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus memperkuat budaya pelayanan publik yang menghormati hak setiap warga negara.
“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan solusi dan langkah-langkah strategis yang dapat direalisasikan oleh seluruh perangkat daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengimplementasikan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri para pimpinan dan perwakilan OPD di lingkup Pemerintah Kota Ambon sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang profesional, inklusif, bebas diskriminasi, serta berlandaskan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.(**)
Skip to content