AMBON,N25NEWS.id-Upaya para kepala daerah di Maluku memperjuangkan pembangunan infrastruktur mulai membuahkan hasil. Pemerintah Pusat merespons berbagai usulan yang disampaikan pemerintah kabupaten dan kota dengan mengalokasikan sejumlah program strategis yang menyentuh sektor jalan, jembatan, perumahan, pelabuhan hingga transportasi laut.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku,yang juga politisi PKS,Sadiah Uluputty mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Maluku mendapatkan 17 proyek pembangunan jalan dan jembatan, jumlah yang disebut sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia.
“Seluruh kepala daerah di Maluku mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan. Aspirasi tersebut telah kami kawal dan hari ini mulai mendapatkan respons nyata dari pemerintah pusat,” ujarnya di Ambon, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, dalam pembahasan anggaran tahun 2027, hampir seluruh kabupaten dan kota di Maluku mengajukan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), Cipta Karya hingga Kementerian Perhubungan.
Tak hanya jalan dan jembatan, sektor sumber daya air juga mendapat perhatian besar. Dari sekitar 200 usulan yang masuk ke Balai Wilayah Sungai, lebih dari 140 usulan telah direvisi dan diproses untuk mendukung program ketahanan pangan, ketahanan air, pembangunan irigasi, penyediaan air baku, normalisasi sungai, hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Di sektor permukiman, Maluku juga memperoleh alokasi hampir 7.000 unit rumah, yang diharapkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak.
Sementara itu, perjuangan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah kepulauan juga mulai menunjukkan hasil positif.
DPR RI bersama pemerintah daerah telah meminta Kementerian Perhubungan dan Pelni untuk meninjau kembali sejumlah trayek pelayaran yang selama ini menjadi kebutuhan vital masyarakat di wilayah terpencil.
Rute-rute strategis seperti Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, Gorom, Kesui, Teor, Tehoru hingga Teluti telah mendapat respons dari Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti.
Kabar baik lainnya datang dari Kota Tual. Pembangunan pelabuhan di Pulau Tam dan Tayando dipastikan akan dikerjakan pemerintah pusat setelah seluruh persoalan administrasi dan lahan berhasil diselesaikan oleh Pemerintah Kota Tual.
Tidak hanya itu, Pelni juga menyatakan kesediaannya membuka kembali jalur pelayaran di kawasan selatan Indonesia yang selama ini menjadi harapan masyarakat kepulauan. Jalur tersebut nantinya akan menghubungkan wilayah selatan dari Tanjung Priok hingga kawasan Indonesia Timur.
Selain pembangunan transportasi laut, pemerintah pusat juga akan membantu penyediaan marka jalan dan penerangan jalan umum untuk meningkatkan keselamatan dan konektivitas masyarakat.
Respons pemerintah pusat terhadap berbagai aspirasi daerah ini menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan Maluku. Di tengah tantangan geografis sebagai provinsi kepulauan, dukungan infrastruktur dinilai menjadi kunci untuk membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar.
Jika seluruh program tersebut berjalan sesuai rencana, maka tahun 2027 berpotensi menjadi momentum penting bagi Maluku untuk keluar dari berbagai keterbatasan infrastruktur dan melangkah menuju pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.(**)
Skip to content