WAIMITAL,N25NEWS.id-Sepuluh Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Islam di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyatakan sikap meminta Bupati SBB mengisi jabatan Sekda definitif,mengingat mantan Sekda SBB, Mansur Tuharea SH telah terjerat kasus korupsi, sehingga sedang menjalani penahanan di Rutan Kelas II A Ambon.
Adapun,jabatan Sekda saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda SBB Alfin Leverne Tuasuun.SP M Si.
Diketahui kesepuluh OKP Islam di Kabupaten SBB tersebut masing-masing, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten SBB dibawah pimpinan H.Samwil Nurlette,PD Muhamadiyah, Burhanuddin Tubaka S.Sos, Nahdatul Ulama (NU) SBB,Drs Archer Pattilouw, Matla Ul Anwar SBB,Fathin Tuasamu,Ketua BKPRMI SBB, Asrul, S.Sos.MSi, Tunas Pemuda Remaja Mesjid Institut- Sahrul Ahmad, JPRMI,Yoman Mochtar, PD Aisiyah,Ny H Wiwin SE, PD Pemuda Muhammaiyah, Thamrin Hitimala, SH MH, Ketua GPII- Darto Al Banna ST.
Selain itu,dalam pernyataan sikapnnya yang dibacakan Ketua Matla’ Ul Anwar Kabupaten SBB, Fathin Tuasamu, di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, pada Rabu, (8/12/2021), menegaskan ada tiga alasan yang mendasari pernyataan sikap mereka adalah
yang pertama, jabatan sekda sangat penting dan strategis dalam sistem birokrasi pemerintah daerah,yang bertugas membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoodinasian administrasi pelaksana tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.
Yang kedua, kekosongan jabatan Sekda SBB definitif harus segera diisi oleh ASN yang kompeten dan kapabel serta memenuhi syarat-syarat,ketentuan dan aturan yang berlaku, dan yang ketiga sesuai regulasi, maka pengusulan nama calon sekda kabupaten adalah, kewenangan bupati yang diajukan ke Pemprov (Gubernur) untuk ditindaklanjuti.
Untuk mengisi kokosongan jabatan Sekda SBB definitif tersebut, maka sejumlah Ormas dan OKP Islam di Kabupaten SBB telah melakukan komunikasi dan berkoordinasi untuk membahas permasalahan tersebut,yang dilaksanakan pada tanggal (23/11), bulan lalu, di Kota Piru, dimana hasil dari pertemuan tersebut kemudian dituangkan dalam pernyataan sikap.
Adapun dalam pernyataan sikap tersebut,selain berisi ketiga alasan untuk mengisi kokosongan jabatan sekda definitif, Bupati SBB juga diminta untuk mempertimbangkan alasan lainnya, seperti,objektivitas dan rasional serta keadilan dan proporsional.
Untuk itu,para ormas dan OKP muslim sempat mengusulkan beberapa calon Sekda SBB yang berasal dari kalangan birokrat senior yang beragama Muslim.
Dari usulan-usalan itu, kemudian mengerucut pada mantan Kepala Bappeda SBB, yang saat ini menjabat sebagai Kadis Perdagangan Industri dan Tenaga Kerja SBB yakni saudara Hasanudin Sy Silawane M.Si.
Surat pernyataan sikap itu,telah disampaikan kepada Bupati sejak Senin (29/11) dengan tembusan kepada Gubernur Maluku di Ambon, Ketua MUI Maluku di Ambon, Ketua NU Maluku di Ambon dan Ketua Muhamadiyah Maluku di Ambon.
Sementara Ketua PD Muhamadiah SBB, Burhanuddin Tubaka S.Sos menyatakan,dari sejumlah nama yang telah diusulkan sebagai Sekda SBB definitif, maka pihaknya menilai saudara Hasanuddin Sy Silawane M.Si yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut.
Senada dengan Tubaka, Ketua Tunas Pemuda Remaja Mesjid Institut-Sahrul.Ahmad menandaskan, siapapun yang terpilih sebagai Sekda Defenitif nantinya harus dapat membantu Pemda SBB dalam melaksanakan kerja-kerja di birokrasi di daerah,karena itu figur Hasanuddin Sy Silawane M.Si adalah salah satu figur sekda yang mampu bekerja sama dengan Bupati SBB Timotius Akerina SE M. Si dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan daerah kedepan.
Olehnya, Syahrul meminta Bupati SBB untuk mempertimbangkan Silawane agar bisa dipercayakan sebagai Sekda SBB, karena dari sisi senioritas dan pengalaman serta sejumlah hal mantan Ka Bappeda layak untuk diberikan tanggung jawab tersebut.
Ketika disingung mengenai isu- isu yang berkembang di media sosial, Tuasamu mengatakan,pasca pelantikan birokrasi bulan lalu maka isu-isu yang menjurus kepada SARA semakin kencang beredar di medsos, karena itu Bupati SBB sebagai pejabat politik harus melihat fenomena ini sebagai suatu persoalan yang harus dipikirkan dan menjadi pertimbangan.
Menurut Tuasamu, Ormas dan OKP Islam di Kabupaten SBB juga sudah mempertimbangkan bahwa, jika Sekda SBB dari Komunitas muslim maka isu-isu tersebut bisa diredam,karena itu Tuasamu menilai persoalan ini bukan hanya dilihat dari sisi agama saja, tetapi proporsional.
“Ketika pak Bupati yang non-muslim bisa bekerjasama dengan sekda yang muslim,maka publik akan menilai bahwa bupati adalah figur yang nasionalis sehingga isu-isu tersebut bisa diredam,”jelas Tuasamu.
Reporter : Nicko Kastanja
