AMBON, N25NEWS.id – Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat pembangunan kembali 207 rumah warga Desa Kariu, Kabupaten Maluku Tengah, yang rusak akibat konflik sosial tahun 2022.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan dampak konflik secara menyeluruh, sekaligus memastikan warga Kariu dapat kembali menempati rumah permanen dan menjalani kehidupan secara layak.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, pemulihan hunian warga Kariu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Pasalnya, sebagian masyarakat masih harus bertahan di tempat pengungsian sembari menunggu proses pembangunan rumah mereka rampung.
“Pemerintah tidak akan meninggalkan warga Kariu. Pemulihan rumah tinggal adalah bentuk kehadiran negara dan menjadi prioritas kami dalam menyelesaikan dampak konflik sosial di Pulau Haruku,” kata Lewerissa.
257 Rumah Terdampak, 50 Sudah Selesai
Dari total 257 unit rumah warga Kariu yang terdampak konflik, sebanyak 50 unit telah selesai dibangun dan diserahkan kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dengan demikian, masih terdapat 207 unit rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
Pemprov Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menyepakati kebutuhan anggaran pembangunan sebesar Rp125 juta untuk setiap unit rumah.
Jika dihitung untuk 207 unit, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp25,8 miliar. Anggaran tersebut direncanakan dialokasikan melalui APBD Provinsi Maluku tahun 2026, dengan dukungan pemerintah kabupaten.
Menurut Lewerissa, pemerintah daerah tetap akan bergerak meskipun belum ada kepastian mengenai program lanjutan dari pemerintah pusat.
“Jika pemerintah pusat memiliki program lanjutan, tentu akan kita dukung bersama. Namun apabila belum ada, pemerintah provinsi siap mengambil langkah dan bertanggung jawab agar warga tidak terus hidup dalam kondisi yang tidak layak,” ujarnya.
Pemulihan Kariu tidak hanya diarahkan pada pembangunan rumah. Pemerintah juga mendorong agar kehidupan ekonomi masyarakat kembali pulih.
Salah satu program yang disiapkan adalah perbaikan lahan perkebunan cengkeh dan pala sekitar 600 hektare yang mengalami kerusakan akibat konflik.
Pemprov Maluku menilai pembangunan rumah dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan. Rumah yang kembali berdiri perlu diikuti dengan pemulihan mata pencaharian agar masyarakat dapat kembali hidup mandiri.
Gubernur juga mengajak masyarakat Kariu ikut terlibat dalam proses pembangunan kembali desa mereka.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak masyarakat untuk masohi, sorong bahu bersama, demi Kariu yang bangkit, aman, dan sejahtera,” katanya.
Penyelesaian 207 rumah tersebut kini menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah dalam memastikan pemulihan pascakonflik tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar membawa warga Kariu kembali pada kehidupan yang aman, layak, dan produktif.(**)
Skip to content