AMBON,N25NEWS.id-Rencananya pelantikan dan rapat kerja (raker) Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Maluku periode 2021-2026,hasil konfrensi PW IKA-PMII yang nantinya bertempat di Hotel Santika,pada tanggal 3 Juli 2022,akan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPR RI,yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Wakil Ketua MPR RI,Dr Jazilul Fawaid.
“Selain itu,Wakil Ketua DPR RI dan MPR RI,juga akan menyampaikan pidato dan pemateri dalam raker tersebut,”kata Ketua IKA-PMII Maluku yang juga anggota DPRD Maluku, Mumin Refra kepada awak media,Selasa (19/7).
Selain Wakil DPR RI yang juga Ketua Majelis Pembina Nasional IKA PMII hadir juga Ketua Umum (Ketum) PB IKA PMII, Ahmad Muqowam juga dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail.
“Untuk pak Gubernur, dirinya sudah bersedia untuk menyampaikan sambutan, sekaligus membuka secara resmi Raker BW IKA PMII Maluku,”ujarnya.
Ketua Fraksi Kebangsaan DPRD Maluku ini mengatakan, pelantikan dan Raker IKA-PMII mengusung tema” Menegukan Bangsa dan Memperkokoh Kebinekaan Sinergei Membangun Maluku” dengan sasaran utama untuk membangun Maluku dari semua aspek.
Selain itu,nantinya akan meremuskan berbagai hal dengan berbagai tuntutan kepada Pemerintah Pusat (Pempus) lewat Wakil Ketua DPRD dan MPR RI, terkait dengan berbai isu ekonomi terhadap kebijakan nasional dan negera terhadap Maluku, baik isu kelautan dan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) serta RUU Daerah Kepulauan.
“Kami juga akan mencoba untuk meminta, pertimbangan Pempus agar bisa menetapkan Maluku, sebagai satu daerah otorita, karena geografis kita ini didominasi oleh laut, karena itu tuntukan kami nantinya adalah diberikan otoritas pengelolaan laut itu 60 persen pada Maluku dari total 100 persen pengelolaan laut kita, ”terangnya.
Oleh karena itu, IKA-PMII juga akan meminta Pempus bisa menjawab persoalan kemiskinan di Maluku yang solusinya adalah harus ada pemekaran DPB kabupaten/kota, sehingga akan menjadi parameter. Maka pemekaran itu merupakan salah satu kebutuhan yang tidak bisa dipungikiri.
“Kita ini punya luas wilayah laut 92,70 persen laut dari 3,7 persen wilayah kontimental dengan sumber PAD dari sektor keluatan kurang lebih Rp 12 miliar, itu artinya tidak seimbang dengan georafis wilayah Maluku yang didominasi laut dan ini juga nanti akan kami sampaikan kepada Wakil Ketua DPR dan MPR RI, sebagai oleh-oleh kami untuk bisa dipertimbangkan, karena bukan hanya kata-kata tapi ucapan kata-kata pimpinan Negara itu pantasnya diwujudkan dalam tindakan konkrit melauai keputusan formal dan kebijakan formal, itu yang paling utama,”paparnya.
Menurut anggota Komisi I ini, apa yang disampaikan nanti itu merupakan konsep dan gagasan sebagai seorang intelektual dalam merumuskan kepada negara untuk bisa dipertimbangkan, bahwa Maluku juga bagian dari NKRI yang memiliki hak yang sama dengan daerah lain.
Dengan harapan ada kebijakan baru, kebijakan nasional yang bermartabat, progresif dan benar-benar berkualitas dan bermutu untuk jangka panjang kehidupan bangsa dan negara didaerah ini.
Skip to content