AMBON,N25NEWS.com – Komisi IV DPRD Maluku menyebut dari hasil evaluasi masih terdapat kekurangan tenaga pendamping Desa yang tersebar di Maluku. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, seraya mengancam melaporkan Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) 5 Maluku ke Kementerian Desa lantaran tidak bertanggung jawab secara profesional.
“Rapat kemarin kami memanggil tenaga ahli pemberdayaan Desa, bersama satker deskonsentrasi dan Kadis Pemberdayaan Desa, kami bicara evaluasi pendampingan Desa dan pendamping lokal Desa di Maluku, dari 1.198 Desa di 117 Kecamatan ternyata masih ada kekurangan pendamping Desa ada sekitar 134 pendamping dan lokal Desa yang belum terpenuhi,”akui Wakil Ketua Komisi IV DPRD Muluku, Ruslan Hurasan kepada N25NEWS.id Jumat(22/10).
Dikatakan, dalam Rapat Komisi sesuai surat masuk ternyata masih ada terdapat tenaga pendamping Desa sekitar 134 dan pendamping lokal Desa.
Bukan hanya itu, ternyata dari tenaga pendamping Desa, masih ada ketidak adilan dalam pembayaran gaji yang tidak sesuai keputusan dengan besaran sekitar Rp 1.600 ribu, karena ada yang menerima Rp 2 juta lebih bahkan hampir Rp 5 juta lebih dan itu tidak sesuai dengan wilayah kerja yang cukup extrim.
KPW 5 kata, Hurasan, minta memberhentikan Pendamping desa yang tdak berada di tempat tugas selama 9 bulan hingga1 tahun. Tapi KPW 5 harus proposional, sesuai surat masuk di komisi, karena ada klaim dari pendamping.
“Mereka punya biaya operasional cukup tinggi untuk melakukan pendamping desa-desa, jika dibandingkan dengan upah yang mereka terima hanya sekitar Rp 1.600 ribu, padahal ada yang terima Rp 2 juta hingga Rp 5 juta lebih, ini kan tidak sesuai,”ungkap Hurasan.
Olehnya dalam penyampaian aspirasi di Kementerian Desa, Komisi IV akan menyampaikan hal tersebut, dalam pemetaan kembali kekurangan pendamping Desa dan pendamping lokal di Maluku.
“Pertama yang ingin kita usulkan adalah penambahan jumlah penampingi Desa dan pendamping lokal Desa, sehingga Maluku sebagai wilayah extrim, itu idealnya satu desa satu pendamping lokal Desa dan satu kecamatan satu pendamping Desa, baik pendamping Desa maupun pendamping Desa (PDTI) secara normal, sehingga kami ingin memaksimalkan penggunaan dana Desa (DD) secara baik, kalau dilakukan pendampingan Desa secara baik,”terangnya.
Bukan hanya itu, Komisi IV juga sangat menginginkan, kalau tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Desa dapat bekerja secara maksimal, sehingga begitu ada masalah yang muncul lewat putusan atau usulan tenaga ahli, terhadap tenaga pendamping Desa dan lokal Desa itu bisa lebih profesional.
“Selama ini dari hasil rapat, kita masih menemukan kalau ada penampingi Desa yang sudah tidak lagi aktif selama kurang lebih 9 bulan hingga 1 tahun, masih dipekerjakan dalam relokasi dan kalau kita lihat ini tidak adil,”ujarnya.
Olehnya itu selaku Komisi IV DPRD Maluku, kata Huran sangat menginginkan adanya profesionalisme dalam merelokasi tenaga pendamping Desa dan lokal, sehingga ada keadilan dalam penyebaran tenaga pendamping Desa dan lokal Desa di Maluku.
Komisi III Apresiasi BWS dan Dinas PU SBT Fasilitasi Bronjong
Komisi III DPRD Maluku memberikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) yang telah mengfasilitasi ratusan Bonjong ke Kecamatan Siwalalat.
Dimana ratusan bronjong akan diperuntukan sebagai penahan banjir
di desa,Sabuai, Abuleta,
Naiwel, dan Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat yang sebelumnya diterjang banjir.
Kepada koran ini, Kamis(21/10) anggota Komisi IV, Fauzan Alkatiri mengungkapkan, bahwa sebelumnya bantuan ratusan bronjong dari BWS untuk mengantisipasi bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Kecamatan Siwalalat yang mengenai beberapa Desa dan bantuan itu lewat koordinasi Komisi III dengan pihak BWS, dalam tanggap bencana.
“Sebagai terwakilan dari dapil SBT, saya sangat mengapresiasi sekali atas aksi yang dilakukan BWS yang sangat betul dimanfaatkan warga khususnya warga terdampak bencana banjir,”cetusnya.
Ia mencontohkan, jika terjadi satu bencana di Malteng dan dari hasil laporan Komisi III, itu langsung direspon cepat oleh BWS.
Olehnya itu selaku Komisi III, berharap lewat aksi cepat tanggap BWS bisa menjadi contoh Dinas PUPR Provinsi dan BPBN serta instansi terkait lainnya agar dapat mencontohkan apa yang telah dilakukan BWS dengan membantu ratusan bronjong.
“Saya kemarin juga telah mendapat informasi kalau di sungai Wilisa di Kecamatan Werinama dan mereka juga telah menyiapkan bronjong untuk dikirimkan dalam hal mengatasi bencana yang ada diwilayah bencana,”akuinya.
Terpisah apresiasi yang sama juga disampaikan, Anos Yermias anggota Komisi III, bahwa langkah yang dilakukan BWS dalam mengatasi siaga bencana, terlebih di Kecamatan Siwalalat.
“Mereka emang telah menyiapkan, soal isinya yah, daerah juga bisa melihat hal itu, sehingga kami berharap Pemda SBT maupun Dinas PUPR Kabupaten dan Provinsi bisa ikut terlibat dan kalau boleh Pemda Kabupaten bisa turut serta membantu sehingga bronjong-bronjong itu bisa terus,”harapnya.(**)
