TEPA,N25NEWS.id-Komsi I DPRD Maluku melakukan rapat koordinasi dengan pihak keluarga Imasuly, selaku pemilik lahan bandar udara Tepa di Desa Imroing, Kecamatan Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi I, Rabu (30/3/2023) pihak keluarga Imasuly, meminta komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten MBD agar bisa membayar lahan dengan ganti untung dan bukan ganti rugi.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra mengatakan, perjuangan keluarga Imasuly mendapatkan ganti untung dari Pemda MBD sudah berlangsung sejak 13 tahun lalu.
“Persoalan ini sudah berlangsung lama, dimina pihak selama berjuang untuk mencari keadilan, tapi sampai sekarang belum mendapat respon dari Pemda MBD. Makanya, melalui kuasa hukum pihak keluarga yakni, Umar Ohoitenan,yang telah menyurati Komisi I untuk memfasilitasi,”tandas Amir dalam rapat.
Pihak keluarga Imasuly, lewat Ema Imasuly
mengatakan, tujuan pihaknya menyurati Komisi I karena klienya sudah 13 tahun perjuangkan hak, tapi sampai sekarang belum juga tuntas.
“Lewat kuas yang diberikan pihak keluarga, kehadiran disini untuk meminta komisi I menegaskan kepada Pemda khususnya Bupati MBD segera mengambil langkah-langkah tegas selesaikan pembebasan lahan Bandar Tepa,”tegasnya.
Dia menegaskan, klienya tidak mau menerima adanya ganti sugi lahan, tapi harus ganti untung artinya harus dibayar, dengan kata lain bukan lahan diganti rugi tapi haru ganti untung.
Namun yang terjadi saat ini perjuangan kliennya tidak didukung kepala pemerintahan desa (kades) Imroing. Yang terkesan sengaja mempersulit keluarga Imasuly.
Olehnya itu lewat pertemuan dengan Komisi I, kiranya dapat membantu kami dengan memfasilitasi dengan Pemda MBD.
Dimana perjauangan pihak keluarga menuntuk hak atas lahan, sejak perencanaan pembangunan bandara Tepa, sejak 2010 lalu.
Sayangnya perjuangan kliennya tidak ada kunjung solusi. Bahkan ditahun 2022 Bupati MBD saat itu surati Menteri Perhubungan terkait persiapan administrasi pembangunan bandara Tepa.
“Kami berharap lewat pertemuan ini, ada solusi yang diambil Komisi I dalam menyikapi persoalan lahan klien kami,”harapnya.(**)
Skip to content