AMBON,N25NEWS.id-Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan membiarkan aktivitas Ilegal dalam bentuk apapun yang merugikan negara dan masyarakat di daerah ini.
“Pemerintah provinsi ,tidak mentolerir kegiatan ilegal seperti pengakapan ikan (ilegal fishing),penambangan liar ( ilegal mining) dan penebangan hutan ( ilegal loging),” terang Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa usai acara HUT PKK ke 54,Jumat (17/4/2026).
Dikatakannya,tidak hanya daerah gunung botak di Kabupaten Buru ,tetapi juga daerah lain ,salah satunya kegiatan penambangan Batu Sinabar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Diterangkannya,kehadiran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) baru baru ini ,merupakan respon pemerintah pusat terhadap surat dari Pemprov Maluku.
Selaku kepala daerah,dirinya mengultimatum para penambang liar agar menghentikan aktivitasnya dan bergabung dengan koperasi rakyat yang telah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Tentunya koperasi tersebut harus merekrut tenaga-tenaga lokal yang menambang secara ilegal untuk beraktivitas secara sah ,” harapnya.(**)
Skip to content