SAUMLAKI-Diduga penunjukan Plh Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT),menuai sorotan tajam karena dinilai adanya konflik kepentingan tertentu (conflict of interest).
Adapun,banyak pihak mempertanyakan alasan dibalik penunjukan ini, karena selama beberapa bulan, jabatan Pj Sekda, yang diemban James R. Watumlawar, menjalankan tugasnya dengan baik.
Diketahui Pj Sekda KKT, sedang diluar daerah, dengan alasan pengobatan karena yang bersangkutan sakit. Keterangan jelas dari Sekda, karena kesehatan terganggu, sekiranya mungkin tugasnya dialihkan sementara kepada beberapa asisten yang ada.
Namun tragisnya Pj Bupati KKT Dr Alwiyah Fadlun Alaydrus, SH, MH, apa yang merasukinya sehingga menunjuk Plh Sekda.
Dugaan Pj Bupati ini, punya banyak mimpi untuk kepentingan dirinya, sehingga seenaknya bongkar pasang birokrasi pada jabatan strategis tanpa adanya kajian dari SKPD teknis.
Ataukah kepentingan pribadinya terus digagalkan, sehingga pelampiasan dilakukan seenaknya.
Pengalaman ini sudah terlihat jelas saat dalam masa yang tidak boleh dilakukan saat pemilihan calon bupati dan wakil bupati KKT , dia Pj Bupati, menunjuk beberapa ASN yang tidak memiliki jabatan struktural dilinkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk jabatan tertentu.
Sesungguhnya ini menjadi bukti bagi masyarakat, di KKT, serta ASN yang bertugas bahwa bobroknya kepemimpinan Pj Bupati, ini, bukannya mengurangi angka kemiskinan yang dihadapi, serta perputaran ekonomi yang morat marit, juga hak-hak pegawai yang terombang ambing, menyengserahkan anak-anak yang lagi studi, pada tingkat sekolah pula dibangku kuliah.
Sosok Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alwiyah Fadlun, datang sebagai Pj bukannya sedikit mengurangi angka kemiskinan ekstrem, namun diduga karena kepentingan, dan mimpi-mimpi pribadinya, sehingga yang akan menjadi korban adalah masyarakat dan para pegawai negeri yang berada di Kabupaten yang berjuluk Duan Lolat ini., ironis.
Berulang kali telah ditembusi sejumlah pemberitaan mulai dari masa pemilihan calon bupati dan wakil bupati KKT, ke Inspektur Khusus Kemendagri, hendaknya di sampaikan secara langsung ke Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, bahkan Pj Gubernur Maluku.
Namun hasilnya, apatis dan tidak menindaklanjuti keanehan-keanehan bongkar pasang pejabat, bertemu pengusaha yang ponakannya mencalonkan diri sebagai calon bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tak satupun digubris mereka.
Dugaan kuat juga Menteri Dalam Negeri, Inspektur Khusus kemendagri, Pj Gubernur Maluku, diam semuanya, apa mungkin lebih awal menjalankan tugas sebagai Pj Bupati, telah ada deal-deal tertentu?
Sejumlah regulasi dibuat Kementrian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, hanya dijalankan pada daerah-daerah tertentu, terdekat dengan Ibukota Jakarta.Namun pada daerah pelosok, diabaikan begitu saja.
Sehingga terjadi permasalahan yang bertubi-tubi melanda, ini boleh dikatakan betapa brengseknya para pejabat di tingkat Kementrian Dalam Negeri, juga Badan Kepegawaian Negara, sengaja menutup telinga untuk tidak mendegar, dan menutup mata untuk melihat, kebrengsekan tingkat tinggi.
Semoga Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepegawaian Nesional, bisa mendengar teriakan para kuli tinta, LSM, yang meneriaki kebrengsekan yang terjadi pada linkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Keadilan Sosial bagi masyarakat Tanimbar, jauh dari harapan, kesejahteraan ASN, terkekang, berdinas tiap hari jam kerja, kesejahteraan mereka diduga dikebiri untuk kepentingan lain, anak cucu, keluarga mereka jadi korban dari pengkhianatan individu.
Reporter : JM