AMBON, N25NEWS.id – Aliansi Pemuda Intelektual (API) Maluku melaksanakan demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi Maluku rabu,(7/01).
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan enam tuntutan yang mencuat terkait penegakan hukum di keluaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Aksi ini bertujuan untuk menyoroti dugaan pemerasan terhadap mantan Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon, serta sejumlah kasus lain yang diduga sarat dengan nuansa politis.
Selain itu,API Maluku menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum, khususnya di Kejaksaan Negeri KKT, terkesan tebang pilih.
Salah satu isu utama dalam sorotan mereka adalah dugaan korupsi terkait penyertaan modal daerah yang melibatkan Petrus Fatlolon.
Menurut API, proses hukum yang berlangsung menunjukkan adanya kecenderungan kriminalisasi yang sistematis dan terstruktur. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa isu penyertaan modal daerah ke BUMD PT Tanimbar Energi telah ada sejak tahun 2015 hingga 2017, namun hanya di era pemerintahan Fatlolon lah hal ini diselidiki, sementara kasus serupa di masa lalu tidak pernah ditindaklanjuti meskipun ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus yang menimpa Petrus Fatlolon menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat mengenai objektivitas penegakan hukum.
Dituduh melakukan pelanggaran hukum, Fatlolon merasa bahwa penegakan hukum yang mengarah kepadanya tidak adil.
Penyelidikan yang hanya berfokus pada pemerintahannya, sementara banyak kasus lainnya tidak mendapat perhatian yang sama, menunjukkan adanya bias dalam praktik hukum.
Fenomena ini menciptakan kesan bahwa terdapat oknum-oknum dalam institusi penegak hukum yang memanfaatkan posisi mereka untuk tujuan tertentu.
Hal ini semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kejaksaan Negeri KKT dan pihak-pihak terkait lainnya.
Masyarakat berhak mendapatkan proses hukum yang adil tanpa adanya intervensi politis.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri KKT harus menjadi perhatian serius. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, langkah-langkah konkret perlu diambil, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat penegak hukum.
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum sangat penting agar tidak terjadi salah paham yang lebih jauh.
Aksi yang dilakukan oleh API Maluku bukan hanya sekadar protes, tetapi juga cerminan harapan masyarakat akan keberlanjutan penegakan hukum yang adil dan bebas dari politisasi.
Dengan demikian, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Untuk itu,Aksi demo oleh Aliansi Pemuda Intelektual Maluku merupakan panggilan bagi semua pihak untuk merenungkan kembali prinsip-prinsip penegakan hukum.
Dalam konteks ini, diperlukan integritas dan independensi dari penegak hukum agar kepercayaan masyarakat dapat terjalin kembali.
Jangan biarkan kasus-kasus seperti ini mencoreng nama baik institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan keadilan.
Skip to content